Wapres Jk: Moratorium Un Tidak Disetujui

Ilustrasi- Waduuh Pusiiiiiiiiing

Wapres Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak menyetujui rencana moratorium ujian nasional (UN) yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy. Usulan moratorium UN diminta dikaji ulang.

"Ya karenanya anjuran moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh (juga) kaji ulang," ujar Wapres JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2016).

Keputusan menolak anjuran moratorium UN ini disampaikan JK sehabis rapat kabinet paripurna bersama Presiden Joko Widodo. Usulan moratorium UN menjadi salah satu topik pembahasan.

JK menjelaskan, pemerintah untuk ketika ini masih menilai UN sanggup mendorong peningkatan mutu pendidikan dan evaluasinya.

"Tanpa ujian nasional bagaimna sanggup mendorong bahwa kita pada tingkat berapa, dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa dari ini lalu nanti tanpa ujian nasional," kata JK.

"Harus dengan soal yang hampir sama harus diketahui, oh Jawa begini, Sulawesi begini, kalimantan bagaimana. Baru bisa. Kalau tanpa itu bagaimana caranya?" sambung JK.

Karena itu, Kemendikbud sambungnya harus mendorong hasil maksimal dalam UN dan mengukur perbandingannya dengan sistem penilaian kelulusan di negara-negara lain.

"Hampir semua negara di Asia itu ujian nasional semua, apalagi di ASEAN. Di ASEAN semuanya China, India, Korea, cuma Jepang saja hanya ujian masuk perguruan tinggi tinggi, yang lainnya ujian nasional semua dengan ketat," jelasnya.

Menurut JK, tanpa UN, daya saing dan semangat bawah umur untuk berguru akan kendor. Tapi pemerintah juga mengkaji sistem penentuan kelulusan untuk efektivitas UN. 

"Jadi anjuran tadi tidak diterima, tapi disuruh kaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu," kata JK.

Detik

Berbagi :