Buku Reformasi Birokrasi Dalam Praktik
Berikut ini ialah berkas Buku Reformasi Birokrasi Dalam Praktik. Download file format PDF. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BiroKrasi Tahun 2013.
 |
| Buku Reformasi Birokrasi Dalam Praktik |
Buku Reformasi Birokrasi Dalam Praktik
Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Buku Reformasi Birokrasi Dalam Praktik:
Buku ini sanggup menjadi acuan dalam penyusunan program-program terkait reformasi birokrasi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pegawai Negeri Sipil (PNS), akademisi, serta pihak yang peduli pada reformasi birokrasi perlu membaca buku ini.
Buku ini sanggup menjadi acuan dalam penyusunan program-program terkait reformasi birokrasi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pegawai Negeri Sipil (PNS), akademisi, serta pihak yang peduli pada reformasi birokrasi perlu membaca buku ini.
Buku Reformasi Birokrasi Dalam Praktik ini berisi:
Isi buku ini secara garis besar ialah langkah mudah menerapkan banyak sekali gagasan yang anggun seputar rekayasa struktur dan proses perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/ lembaga.
Orientasi buku ini ialah aplikatif. Tidak heran kalau caranya bertutur lebih bersifat dialogis dan dalam banyak tempat terkesan obrolan (conversational) daripada sifatnya yang teoretis selayaknya produk akademik. Isinya runtut menjelaskan tahap demi tahap perubahan yang sanggup eksklusif dipraktikkan.
Berbagai jenis cara-cara perubahan mudah yang diuraikan dalam buku ini ialah yang dianggap bisa menjadi pengungkit (leverage) reformasi birokrasi. Semuanya sanggup dikelompokkan menjadi dua bab utama: pelayanan publik dan sumber daya aparatur. Rasionalitasnya jelas:
Pelayanan publik sebagai bentuk pengaruh perubahan reformis paling riil tetap memerlukan 1) standardisasi pelayanan yang bertumpu pada pelibatan masyarakat di dalam proses dan evaluasi kinerjanya. Masalahnya, akar duduk kasus menyatu dengan kapasitas administratif kementerian/ forum itu sendiri sehingga 2) rasionalisasi penataan organisasi dibutuhkan untuk pengembangannya ke arah birokrasi yang dinamis, responsif, dan efisien.
Terlalu banyak unsur dalam birokrasi yang tersusun dan bekerja dalam hubungannya yang fragmented dan mengedepankan ego-sektoral sehingga muncul kebutuhan untuk 3) mengintegrasikan manajemen pelayanan perizinan bagi dunia bisnis/ pelaku swasta. Namun, dalam pelaksanaannya, 4) pengembangan penatalaksanaan dibutuhkan untuk mencapai target-target kerja manajemen dengan menghilangkan banyak sekali duplikasi dan inefisiensi prosedural. Sebagai langkah modernisasi yang mendorong hal tersebut, 5) aplikasi e-Office tak terelakkan untuk merespon tuntutan abad gosip cukup umur ini.
Aspek manajemen sumberdaya aparatur tak tertinggal dari aktivitas perubahan yang mesti dielaborasi secara mudah dan aplikatif. Berangkat dari kesadaran bahwa kasus kepegawaian bermula dari tahap perekrutan pegawai, buku ini tidak hanya memuat gagasan mudah 6) rekrutmen dan promosi aparatur secara terbuka tetapi juga diiringi 7) perbaikan remunerasi untuk menunjang kinerjanya yang optimal.
Pengembangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manajemen dalam lingkungan birokrasi mesti difasilitasi secara komprehensif, simultan, dan berkesinambungan melalui mekanisme 8) assessment center. Setelah pengembangan dilakukan, penjaminan mutu kinerja birokrasi sudah seharusnya keluar dari tradisi loyalitas PNS secara subyektif dalam rezim DP3 melalui pengembangan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan kerangka strategis pencapaian pengaruh kebijakan melalui penggunaan 9) balanced score card.
- Standardisasi Pelayanan Publik Berbasis Pelibatan Masyarakat
- Rasionalisasi Penataan dan Pengembangan Organisasi
- Mengintegrasikan Administrasi Pelayanan Perizinan
- Penataan Tata Laksana Instansi Pemerintah
- Penerapan Aplikasi Kantor Maya (E-Office)
- Perekrutan dan Promosi Aparatur Secara Terbuka
- Perbaikan Remunerasi Sebagai Pengungkit Manajemen Sumber Daya Aparatur
- Pengembangan Sumberdaya Aparatur melalui Assessment Center
- Pengembangan Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard
- Bebas Korupsi melalui Zona Integritas
Isi buku ini secara garis besar ialah langkah mudah menerapkan banyak sekali gagasan yang anggun seputar rekayasa struktur dan proses perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/ lembaga.
Orientasi buku ini ialah aplikatif. Tidak heran kalau caranya bertutur lebih bersifat dialogis dan dalam banyak tempat terkesan obrolan (conversational) daripada sifatnya yang teoretis selayaknya produk akademik. Isinya runtut menjelaskan tahap demi tahap perubahan yang sanggup eksklusif dipraktikkan.
Berbagai jenis cara-cara perubahan mudah yang diuraikan dalam buku ini ialah yang dianggap bisa menjadi pengungkit (leverage) reformasi birokrasi. Semuanya sanggup dikelompokkan menjadi dua bab utama: pelayanan publik dan sumber daya aparatur. Rasionalitasnya jelas:
Pelayanan publik sebagai bentuk pengaruh perubahan reformis paling riil tetap memerlukan 1) standardisasi pelayanan yang bertumpu pada pelibatan masyarakat di dalam proses dan evaluasi kinerjanya. Masalahnya, akar duduk kasus menyatu dengan kapasitas administratif kementerian/ forum itu sendiri sehingga 2) rasionalisasi penataan organisasi dibutuhkan untuk pengembangannya ke arah birokrasi yang dinamis, responsif, dan efisien.
Terlalu banyak unsur dalam birokrasi yang tersusun dan bekerja dalam hubungannya yang fragmented dan mengedepankan ego-sektoral sehingga muncul kebutuhan untuk 3) mengintegrasikan manajemen pelayanan perizinan bagi dunia bisnis/ pelaku swasta. Namun, dalam pelaksanaannya, 4) pengembangan penatalaksanaan dibutuhkan untuk mencapai target-target kerja manajemen dengan menghilangkan banyak sekali duplikasi dan inefisiensi prosedural. Sebagai langkah modernisasi yang mendorong hal tersebut, 5) aplikasi e-Office tak terelakkan untuk merespon tuntutan abad gosip cukup umur ini.
Aspek manajemen sumberdaya aparatur tak tertinggal dari aktivitas perubahan yang mesti dielaborasi secara mudah dan aplikatif. Berangkat dari kesadaran bahwa kasus kepegawaian bermula dari tahap perekrutan pegawai, buku ini tidak hanya memuat gagasan mudah 6) rekrutmen dan promosi aparatur secara terbuka tetapi juga diiringi 7) perbaikan remunerasi untuk menunjang kinerjanya yang optimal.
Pengembangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manajemen dalam lingkungan birokrasi mesti difasilitasi secara komprehensif, simultan, dan berkesinambungan melalui mekanisme 8) assessment center. Setelah pengembangan dilakukan, penjaminan mutu kinerja birokrasi sudah seharusnya keluar dari tradisi loyalitas PNS secara subyektif dalam rezim DP3 melalui pengembangan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan kerangka strategis pencapaian pengaruh kebijakan melalui penggunaan 9) balanced score card.
Diperlukan inkubasi penumbuhan etos kerja nyata dan integritas di samping pemeliharaan sistem antikorupsi secara komprehensif melalui penerapan 10) zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK). Penerapan ZI- WBK tidak mudah tidak hanya dasar peraturan belum sempurna dalam menyediakan pedoman pelaksanaan teknisnya tetapi juga memerlukan kerja-keras semua pihak dan mengantisipasi resistensi dari dalam institusi.
Download Buku Reformasi Birokrasi Dalam Praktik
Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Reformasi Birokrasi Dalam Praktik ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:Buku Reformasi Birokrasi Dalam Praktik
Download File:
Buku Reformasi Birokrasi Dalam Praktik.pdf
Sumber: https://menpan.go.id
Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Reformasi Birokrasi Dalam Praktik. Semoga bisa bermanfaat.
Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku Reformasi Birokrasi Dalam Praktik. Semoga bisa bermanfaat.
Posting Komentar untuk "Buku Reformasi Birokrasi Dalam Praktik"