Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 Wacana Ijazah Dan Akta Hasil Ujian Nasional (Shun)

Berikut ini yaitu berkas Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN).

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN).

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN).

Berikut ini kutipan keterangan dari isi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN):

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IJAZAH DAN SERTIFIKAT HASIL UJIAN NASIONAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ijazah yaitu akta pengakuan atas prestasi berguru dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
2. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN yaitu surat keterangan yang berisi nilai Ujian Nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.

Pasal 2

(1) Penerbitan Ijazah bertujuan untuk memperlihatkan pengakuan atas perolehan prestasi berguru dan penyelesaian suatu jenjang pendidikan kepada penerima didik sesudah lulus dari satuan pendidikan.

(2) Penerbitan SHUN bertujuan untuk memperlihatkan pengakuan kepada penerima didik atas pencapaian standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran ujian nasional yang diikuti.

Pasal 3

Ijazah dan SHUN berstatus sebagai dokumen negara yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal4

(1) Ijazah pada pendidikan formal diberikan kepada penerima didik yang telah lulus dari satuan pendidikan.

(2) Ijazah pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. identitas penerima didik;

b. identitas satuan pendidikan yang bersangkutan dan/ atau satuan pendidikan penyelenggara ujian sekolah dan ujian nasional;

c. pernyataan bahwa penerima didik yang bersangkutantelah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan; dan

d. daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya.

(3) Ijazah pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) ljazah pada pendidikan nonformal diberikan kepada penerima didik yang telah lulus dari aktivitas pendidikan kesetaraan. 

(2) Ijazah pada pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. identitas penerima didik;

b. identitas satuan pendidikan yang bersangkutan dan/ atau satuan pendidikan penyelenggara ujian kesetaraan dan ujian nasional;

c. pernyataan bahwa penerima didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan; dan

d. daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya.

(3) ljazah pada pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Ketua Pusat Kegiatan Belajar Mayarakat (PKBM) atau pimpman satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) SHUN diberikan kepada setiap penerima didik yang telah mengikuti Ujian Nasional.

(2) SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. identitas penerima didik;

b. tanggal dan daerah pelaksanaan Ujian Nasional;

c. identitas satuan pendidikan asal;

d. identitas satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional;

e. nama kepala satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional;

f. pernyataan bahwa penerima didik yang bersangkutan telah menempuh Ujian Nasional;

g. nilai Ujian Nasional untuk setiap mata pelajaran yang diikuti;

h. instruksi digital (barcode/ qrcode) sebagai tanda untuk validasi keabsahan SHUN; dan

i. nomor seri SHUN. 

(3) SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clilampiri dengan profil capaian kompetensi penerima didik pada setiap mata pelajaran yang cliikuti, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

(4) SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cliterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional berclasarkan penetapan Pusat Penilaian Pencliclikan, Badan Penelitian clan Pengembangan pada Kementerian Perididikari clan Kebuclayaan.

Pasal 7

(1) Selain Ijazah clan SHUN, penerima didik pada satuan pendidikan menengah kejuruan juga memperoleh akta kompetensi.

(2) Sertifikat kompetensi yang dimaksud pada ayat (1) diberikan sesudah penerima didik pada satuan pendidikan menengah kejuruan lulus UJI kompetensi yang cliselenggarakan oleh satuan penclidikan yang terakreditasi atau forum sertifikasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi dan akta kompetensi diatur dengan peraturan eksekutif jenderal terkait.

Pasal 8

(1) Anggaran penyediaan/ pengganclaan clan pendistribusian blangko ljazah clan SHUN menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Anggaran penyediaan/penggandaan dan pendistribusian blangko ljazah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, Paket A, Paket B, dan Paket C menjadi tanggung jawab direktorat jenderal terkait,

(3) Pelaksanaan penyediaan/ penggandaan dan pendistribusian blangko Ijazah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, Paket A, Paket B, clan Paket C oleh direktorat jenderal terkait. 

(4) Anggaran penyediaan/penggandaan dan pendistribusian blangko SHUN menjadi tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan.

(5) Pelaksanaan penyediaan/penggandaan dan pendistribusian blangko SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sanggup dibantu oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 9

(1) Dalam hal   Ijazah rusak, hilang, atau musnah, wajib dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian setempat.

(2) Terhadap Ijazah rusak, hilang, atau musnah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanggup diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

(3) Ketentuan mengenai Surat Keterangan Pengganti Ijazah berpedoman kepada Peraturan Menteri yang mengatur perihal surat keterangan pengganti ijazah.

Pasal 10

(1) Dalam hal SHUN rusak, hilang, musnah, atau ingin digandakan, pihak yang berkepentingan sanggup mencetak salinan SHUN melalui aplikasi cetak online salinan SHUN pada laman Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun melalui fotokopi.

(2) Keabsahan dari salinan SHUN yang dicetak online maupun melalui fotokopi, sanggup dibuktikan melalui laman Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ijazah, SHUN, dan Salinan SHUN diatur oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pasal 12

(1) Hasil Ujian Sekolah/Madrasah bagi penerima didik dari pendidikan nonformal Paket A dan penerima didik dari pendidikan informal jenjang SD merupakan hasil ujian kesetaraan dengan pendidikan formal.

(2) Hasil Ujian Nasional bagi penerima didik dari pendidikan nonformal Paket 8, Paket C, atau Paket C Kejuruan dan penerima didik dari pendidikan informal JenJang SMP/SMA/SMK merupakan hasil ujian kesetaraan dengan pendidikan formal.

Pasal 13

Pada ketika Peraturan Menteri mi berlaku, untuk tahun pelajaran 2016/2017 maka:

1. anggaran pencetakan/penggandaan dan pendistribusian blangko Ijazah SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, Paket B, dan Paket C, menjadi tanggung jawab Sadan Penelitian dan Pengembangan.
2. anggaran pencetakan/penggandaan dan pendistribusian blangko ljazah SD menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. anggaran pencetakan/penggandaan dan pendistribusian blangko ljazah Paket A menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
4. anggaran pencetakan/penggandaan dan pendistribusian blangko Ijazah SDLB menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. pelaksanaan pencetakan/penggandaan dan pendistribusian blangko ljazah sebagaimana dimaksud pad a huruf a sanggup di ban tu oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
6. pelaksanaan pencetakan/penggandaan dan pendistribusian blangko Ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Direktorat terkait.

Pasal 14

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 201 7

MENTERI PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Download Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) ini silahkan lihat di bawah ini:

Download File:

Peraturan Mendikbud No 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.pdf

Lihat juga:

Perka Balitbang Nomor 018/H/EP/2017 Tentang Bentuk, Spesifikasi, Pencetakan/Penggandaan, Pendistribusian, dan Pengisian Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017

Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah Tahun 2017

Perka Balitbang Nomor 019/H/EP/2017 Tentang Bentuk, Spesifikasi, Pencetakan/Penggandaan, Pendistribusian, dan Pengisian Blangko Sertifikat Hasil Ujian Nasional 2017

Demikian yang sanggup kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). Semoga sanggup bermanfaat.

Sumber: Kemdikbud RI

Berbagi :