Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Wacana Penyediaan Layanan Paud

Berikut ini ialah berkas Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Download file format PDF.

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Berikut ini kutipan teks keterangan isu dari isi berkas Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA  DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk menjamin anak usia dini mendapat susukan terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, perlu memutuskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ihwal Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ihwal Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ihwal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ihwal Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ihwal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ihwal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ihwal Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 ihwal Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ihwal Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 ihwal Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 ihwal Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 ihwal Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD ialah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak semenjak lahir hingga dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani semoga anak mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Pemerintah Pusat ialah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wapres dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota ialah kepala tempat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan tempat otonom.
4. Pemerintah Desa ialah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Masyarakat ialah perseorangan, kelompok orang, dan tubuh aturan yang menyelenggarakan PAUD.
6. Menteri ialah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Penyediaan layanan PAUD berprinsip:
a. pelayanan yang berkesinambungan;
b. pelayanan yang nondiskriminasi;
c. pelayanan yang tersedia, sanggup dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh Masyarakat; dan
d. berbasis budaya.

Pasal 3

Penyediaan layanan PAUD bertujuan untuk menyediakan layanan PAUD secara universal untuk semua anak usia dini yaitu semenjak lahir hingga berusia 6 (enam) tahun semoga mempunyai susukan terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas sebagai persiapan menempuh pendidikan dasar.

Pasal 4

Ruang lingkup penyediaan layanan PAUD mencakup PAUD jalur formal dan PAUD jalur nonformal.

Pasal 5

(1) Layanan PAUD disediakan oleh:
a. Pemda Kabupaten/Kota;
b. Pemerintah Desa; atau c. Masyarakat.

(2) Penyediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Menteri.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa/kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD.

(2) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia usia 0 (nol) hingga dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) hingga dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 7

(1) Pemda Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Masyarakat menyediakan layanan PAUD berkualitas menurut standar nasional PAUD.

(2) Penyediaan layanan PAUD berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. penemuan pembelajaran;
b. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan penemuan pembelajaran; dan
c. penyediaan sarana dan prasarana.

(3) Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) aksara b dilaksanakan melalui pendidikan dan training yang berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, maupun Masyarakat.

Pasal 8

(1) Layanan PAUD sanggup diselenggarakan secara inklusif dengan menunjukkan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti PAUD dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bantu-membantu dengan akseptor didik pada umumnya.

(2) Layanan PAUD secara inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

(1) Pembelajaran dalam PAUD dilaksanakan dengan memakai pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.

(2) Pembelajaran dalam PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi perkembangan anak dengan tidak mengutamakan kemampuan baca, tulis, dan hitung.

(3) Pembelajaran dalam PAUD tidak memakai pendekatan skolastik yang memaksa akseptor didik secara fisik maupun psikis untuk mempunyai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 10

(1) Satuan pendidikan penyelenggara PAUD wajib mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang pendidik berkualifikasi S-1 (strata satu) atau D-IV (diploma empat).

(2) Satuan pendidikan penyelenggara PAUD wajib melaksanakan peningkatan kompetensi bagi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup dibantu oleh guru pendamping atau guru pendamping muda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pemerintah bertanggung jawab:
a. memutuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
b. menunjukkan perizinan kerja sama forum pendidikan absurd dengan forum pendidikan di Indonesia dan penyelenggaraan PAUD di Luar Negeri; dan
c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

(2) Pemda Kabupaten/Kota bertanggung jawab:
a. pendirian dan pengembangan satuan pendidikan;
b. pemberdayaan tugas serta Masyarakat dalam penyediaan layanan PAUD;
c. mendorong pendirian dan pengembangan PAUD melalui pemberian kemudahan perizinan, pinjaman keuangan, pinjaman sarana dan prasarana, dan/atau pinjaman pendidik; dan
d. melaksanakan pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD.

(3) Pemerintah Desa bertanggung jawab mendorong tugas serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD melalui pemberian pinjaman keuangan, pinjaman sarana dan prasarana, dan/atau pinjaman pendidik.

Pasal 12

(1) Satuan pendidikan penyelenggara PAUD melaporkan data penyelenggaraan PAUD melalui sistem data pokok pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Laporan data penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginput data secara akurat dan pemutakhiran data ke sistem pendataan pokok pendidikan yang telah disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaporan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melaksanakan verifikasi data satuan PAUD dan memakai data PAUD sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan PAUD.

Pasal 13

(1) Evaluasi pelaporan data penyelenggaraan PAUD dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menurut pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian masukan, proses, dan keluaran.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, sistematis, dan akuntabel.

Pasal 14

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, meliputi:
a. mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) hingga 6 (enam) tahun;
b. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai akseptor didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga; dan
c. mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.

Pasal 15

Dana penyediaan layanan PAUD bersumber dari:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemda Kabupaten/Kota;
c. Pemerintah Desa;
d. Masyarakat; dan
e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

Penyediaan layanan PAUD di bawah pembinaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama juga mengacu kepada Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MUHADJIR EFFENDY

Download Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Download File:

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD.pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Semoga bisa bermanfaat.

Berbagi :