Juknis Proteksi Unit Gedung Gres Paud Pembina Tahun 2017

Berikut ini yakni berkas Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017. Download file format PDF.

Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017:

Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017 selanjutnya disebut Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan cuilan tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.

Latar Belakang

Pencapaian 100 tahun Indonesia merdeka akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan peluang bonus demografi dengan menyiapkan tenaga kerja yang berlimpah. Jumlah anak usia 3-6 tahun pada tahun 2016 yang berjumlah 18,95 juta orang, pada tahun 2045 usia mereka akan mencapai 32-35 tahun (Proyeksi Berdasarkan Hasil SP 2010). Usia ini merupakan usia angkatan kerja yang produktif. Angkatan kerja ini jikalau dipersiapkan dengan baik semenjak dini akan menjadi modal pembangunan, tetapi sebaliknya jikalau tidak dipersiapkan dengan baik justru kelak akan menjadi beban pembangunan.

Penyiapan insan berkualitas semenjak dini sejalan dengan aktivitas prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi abjad bangsa”, Nawa Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup insan Indonesia”, dan Nawa Cita ke- 6 “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”. Keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan semenjak anak masih berusia dini. Berbagai hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyatakan bahwa peningkatan kanal dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas.

Sejak tahun 2003 hingga dikala ini banyak sekali upaya terus dilakukan Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud untuk meningkatkan kanal dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia termasuk di daerah-daerah terdepan, terluar dan terisolir serta daerah-daerah yang belum terlayani PAUD. Data tahun 2013/2014 menunjukan, anak usia dini yang berumur 3-6 tahun berjumlah 18.855.593 yang tersebar di 77.559 desa di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah anak usia 3-6 tahun yang terlayani PAUD gres mencapai 12.224.971 anak (65.16%) yang tersebar di sekitar 53.832 desa. Data lain memperlihatkan bahwa hingga tahun 2014 dari 80.858 desa di Indonesia, gres sekitar 57.526 desa yang sudah ada layanan PAUD.

Dari data tersebut di atas masih ada sekitar 6.536.229 anak atau sekitar 34,84% yang belum memperoleh layanan pendidikan anak usia dini. Sedangkan dari data desa masih ada sekitar 23.737 desa yang belum ada layanan pendidikan anak usia dini. Anak-anak yang belum memperoleh layanan PAUD dan desa yang belum ada PAUD ini akan menjadi fokus atau prioritas ekspansi dan pemerataan kanal pendidikan anak usia pada RPJMN tahun 2015-2019. Fokus atau prioritas ekspansi dan pemerataan kanal layanan pendidikan anak usia dini pada RPJMN tahun 2015-2019 menargetkan capaian APK 77,20%. Rendahnya jumlah anak yang terlayani di PAUD, antara lain disebabkan (1) belum semua orang renta dan masyarakat menyadari pentingnya PAUD, (2) masih terbatas jumlah forum PAUD, terutama di kawasan pedesaan, terpencil, dan perbatasan, (3) tidak semua forum PAUD sanggup menawarkan layanan bagi bawah umur disekitarnya, dan (4) terbatasnya sarana, prasarana dan kemudahan yang dimiliki forum PAUD.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu Direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdibud. Sesuai Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud, Direktorat Pembinaan PAUD memiliki kiprah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang training PAUD, yang salah satunya yakni “melaksanakan penyusunan materi perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, NSPK, bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi sarana dan prasarana dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana PAUD”.

Dalam rangka mendukung peningkatan kanal dan mutu serta kapasitas forum PAUD (Taman Kanak-kanak, Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD sejenis) Direktorat Pembinaan PAUD melalui Subdit Sarana dan Prasarana PAUD pada tahun 2017 akan menyiapkan: (1) materi kebijakan/NSPK Sarana Prasarana PAUD, (2) bimbingan teknis dan supervisi Sarana dan Prasarana PAUD, (3) fasilitasi santunan sarana dan prasarana PAUD, dan (4) kegiatan sejenis yang terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana PAUD.

Berpijak dari kondisi tersebut di atas, pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, akan menawarkan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk “Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017”. Dengan adanya aktivitas dan kegiatan layanan tersebut dibutuhkan sanggup menawarkan bantuan terhadap peningkatan kanal dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 perihal Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 perihal Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 perihal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 perihal Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 perihal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 perihal Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 perihal Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 perihal Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2013 perihal Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 perihal Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019;
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016;
Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: SP DIPA-023.05.1.666845/2017, tanggal 7 Desember 2016 perihal Penetapan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Tahun 2017.

Tujuan Petunjuk Teknis

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini yakni untuk menawarkan contoh kepada semua pihak, baik di lingkungan Direktorat Pembinaan PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Yayasan Pendidikan serta pemangku kepentingan dalam memahami proses pengajuan dan evaluasi Proposal, penetapan dan penyaluran “Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017”.

Pengertian Bantuan

Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru yakni santunan Pemerintah untuk membangun gedung gres dalam bentuk uang yang dilaksanakan oleh forum peserta santunan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 perihal Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Tujuan Bantuan

Tujuan pemberian santunan yakni untuk: (a) meningkatkan dukungan, partisipasi dan kiprah serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD; (b) meningkatkan kanal anak usia dini yang terlayani di forum PAUD; dan (c) meningkatkan mutu layanan PAUD.

Hasil Yang Diharapkan dari Bantuan

Tersalurkannya “Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017”, sempurna waktu dan sempurna sasaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
Meningkatnya dukungan dan peranserta masyarakat dalam peningkatan kanal dan mutu layanan PAUD
Meningkatnya jumlah forum PAUD yang menjadi referensi bagi lembaga- forum PAUD di sekitarnya.

Manfaat Bantuan

Manfaat Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017sebagai berikut:

Dapat meningkatkan kanal dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia
Meningkatnya dukungan dan kiprah serta masyarakat dalam peningkatan kanal dan mutu layanan PAUD
Meningkatnya jumlah forum PAUD;
Menciptakan lingkungan PAUD yang kondusif dan nyaman bagi perkembangan anak.

Pemberi Bantuan

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana santunan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2017.

Sasaran Bantuan

Sasaran Pemberian Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017 adalah: forum PAUD yang akan didirikan oleh Pemerintah Daerah/Yayasan Pendidikan.

Bentuk Bantuan

Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017 yang diberikan kepada Pemerintah Daerah/Yayasan Pendidikan disalurkan dalam bentuk uang.

Besaran Bantuan

Besarnya “Paket Bantuan Pembangunan UGB PAUD Pembina Tahun 2017” yang diberikan yakni sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disalurkan dalam bentuk uang.

Download Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini Pembina Tahun 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Download File:

Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017.pdf [ Link 1 ]

Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017.pdf [ Link 2 ]

Sumber: http://paud.kemdikbud.go.id

Demikian yang sanggup kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2017. Semoga sanggup bermanfaat.