Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Ihwal Ppdb

Berikut ini ialah berkas Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang PPDB.

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang PPDB

Berikut ini kutipan keterangan mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 wacana Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
(Sumber: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id)

Menyongsong Tahun Pelajaran Baru 2017/2018 pada Bulan Juli 2017 mendatang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 wacana Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Permendikbud ini bertujuan untuk menunjukkan pola dan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan proses penerimaan siswa gres semoga dilakukan secara objektif, akuntable, transparan, dan tanpa deskriminasi guna meningkatkan jalan masuk layanan pendidikan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 wacana Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat ini akan mengatur hal-hal sebagai berikut:

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Tujuan

BAB III Tata Cara PPDB

BAB IV Perpindahan Peserta Didik

BAB V Rombongan Belajar

BAB VI Pelaporan dan Pengawasan

BAB VII Larangan

BAB VIII Sanksi

BAB IX Ketentuan Lain-lain

BAB X Ketentuan Peralihan

BAB XI Ketentuan Penutup

Download Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang PPDB

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang PPDB ini silahkan lihat di bawah ini:

Download File:

Permendikbud No. 17 Tahun 2017 wacana tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.pdf

Berikut ini kutipan teks dari Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang PPDB:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, ialah salah sa9tu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
Sekolah ialah Sekolah Dasar (SD), SMP (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, ialah penerimaan peserta didik gres pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah.
Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN ialah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
Rombongan Belajar ialah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
Kementerian ialah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Menteri ialah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik gres berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan jalan masuk layanan pendidikan.

BAB III TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 3

(1) PPDB dilaksanakan melalui prosedur dalam jejaring (daring/online) maupun dengan prosedur luar jejaring (luring/offline) dengan memperhatikan kalender pendidikan.

(2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah tempat melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni hingga dengan bulan Juli setiap tahun.

(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah tempat wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung menurut ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik gres melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik gres pada Taman Kanak-kanak adalah:

a. berusia 4 (empat) tahun hingga dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan

b. berusia 5 (lima) tahun hingga dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

(1) Persyaratan calon peserta didik gres kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:

a. calon peserta didik gres yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan

b. calon peserta didik gres berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

(2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mempunyai kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan berguru dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi sanggup dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

(4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya menurut ketentuan rombongan berguru dalam Peraturan Menteri.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik gres kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan

b. mempunyai ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;

Pasal 7

(1) Persyaratan calon peserta didik gres kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat:

a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;

b. mempunyai ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan

c. mempunyai SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.

(2) Sekolah Menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu sanggup memutuskan pemanis persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik gres kelas 10 (sepuluh).

(3) Persyaratan calon peserta didik gres kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 abjad a, dan Pasal 7 ayat (1) abjad a dibuktikan dengan sertifikat kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik gres baik warga negara Indonesia atau warga negara absurd untuk kelas 7 (tujuh) atau kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 10

Ketentuan terkait persyaratan usia dan mempunyai SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hingga dengan Pasal 7 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan aktivitas pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 11

(1) Seleksi calon peserta didik gres kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung menurut ketentuan rombongan berguru sebagai berikut:

a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan

b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.

(2) Dalam seleksi calon peserta didik gres kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 12

Seleksi calon peserta didik gres kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung menurut ketentuan rombongan berguru sebagai berikut:

a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;

b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 abjad a;

c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan

d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan tempat masing-masing.

Pasal 13

(1) Seleksi calon peserta didik gres kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung menurut ketentuan rombongan berguru sebagai berikut:

a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;

b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) abjad a;

c. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan

d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.

(2) Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad a, dikecualikan bagi calon peserta didik gres pada Sekolah Menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Khusus calon peserta didik pada Sekolah Menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad b, abjad c, dan abjad d, Sekolah sanggup melaksanakan seleksi talenta dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan memakai kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

Pasal 14

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sanggup melaksanakan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hingga dengan Pasal 13 dan/atau melalui tes talenta skolastik atau tes potensi akademik.

Bagian Keempat

Sistem Zonasi

Pasal 15

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah tempat wajib mendapatkan calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah tempat sesuai dengan kondisi di tempat tersebut menurut jumlah ketersediaan daya tampung menurut ketentuan rombongan berguru masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di tempat tersebut.

(4) Bagi sekolah yang berada di tempat perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah tempat yang saling berbatasan.

(5) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah tempat sanggup mendapatkan calon peserta didik melalui:

a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus mencakup perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi tragedi alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 16

(1) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah tempat provinsi wajib mendapatkan peserta didik gres yang berasal dari keluarga ekonomi tidak bisa yang berdomisili dalam satu wilayah tempat provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2) Peserta didik gres yang berasal dari keluarga ekonomi tidak bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

(3) Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan hukuman pengeluaran dari Sekolah.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan menurut hasil penilaian Sekolah bersama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, dan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku bagi SMK.

Bagian Kelima

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 18

(1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik gres yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.

(2) Pendataan ulang dilakukan oleh Taman Kanak-kanak dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik usang pada Sekolah yang bersangkutan.

(3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Keenam

Biaya

Pasal 19

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

(1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu tempat kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu tempat provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.

(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain sanggup pindah ke SD di Indonesia sesudah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

(2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP, SMA, atau Sekolah Menengah kejuruan di negara lain sanggup diterima di SMP, SMA, atau Sekolah Menengah kejuruan di Indonesia sesudah menunjukan:

a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menuntaskan pendidikan jenjang sebelumnya; dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

(3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 22

(1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal sanggup diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) sesudah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

(2) Peserta didik jalur nonformal dan informal sanggup diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) sesudah memenuhi persyaratan:

a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;

(3) Peserta didik jalur nonformal dan informal sanggup diterima di SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:

a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

(4) Sekolah memilih syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.

(5) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 23

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah tempat tidak sanggup dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB V ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 24

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;

b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

c. Sekolah Menengan Atas dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;

d. Sekolah Menengah kejuruan dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

e. SD Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan

f. SMP Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

Pasal 25

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sanggup dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Bagian Kedua

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 26

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;

b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;

c. Sekolah Menengan Atas atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan

d. Sekolah Menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah tempat sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota wajib mempunyai kanal pelaporan untuk mendapatkan laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

(3) Masyarakat sanggup mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman http://ult.kemdikbud.go.id

Pasal 28

(1) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

(2) Kementerian melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun.

BAB VII LARANGAN

Pasal 29

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain tidak boleh melaksanakan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VIII SANKSI

Pasal 30

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini diberikan hukuman dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Gubernur/Bupati/Wali Kota menunjukkan hukuman kepada pejabat dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota berupa:

1) teguran tertulis;

2) penundaan atau pengurangan hak;

3) pembebasan tugas; dan/atau

4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

b. Dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota menunjukkan hukuman kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:

1) teguran tertulis;

2) penundaan atau pengurangan hak;

3) pembebasan tugas; dan/atau

4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

(2) Pengenaan hukuman juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Pemberian hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain hukuman administratif juga sanggup diberlakukan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota menunjukkan hukuman berupa penggabungan atau penutupan Sekolah kepada Sekolah yang tidak sanggup memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sanggup mendapatkan warga negara absurd menjadi peserta didik.

(2) Ketentuan warga negara absurd sanggup menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. mempunyai kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;

b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan

c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara absurd di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Sekolah wajib melaksanakan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara terencana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 34

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 24, dan Pasal 26 sanggup dikecualikan untuk:

a. sekolah Indonesia di Luar Negeri;

b. sekolah berasrama;

c. satuan Pendidikan Kerja Sama;

d. sekolah di tempat yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak sanggup memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan berguru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

e. sekolah di tempat Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan

f. sekolah layanan khusus.

Pasal 35

Pemerintah tempat wajib menciptakan kebijakan tempat sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri ini dengan berasaskan objektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi, berkeadilan, dan memperhatikan terhadap kemampuan orang tua/wali peserta siswa.

Pasal 36

Penerapan ketentuan wacana zonasi dan sistem PPDB secara daring/online dilakukan secara sedikit demi sedikit sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Pasal 37

Ketentuan PPDB pada pendidikan khusus dan layanan khusus sanggup mengacu pada Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada dikala Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Sekolah yang mempunyai jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26 maka:

a. pada tahun aliran 2017/2018 wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah pada PPDB kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat, dan kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat;

b. wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 2 (dua) hingga dengan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat, paling usang 5 (lima) tahun semenjak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan

c. wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 8 (delapan), kelas 9 (sembilan), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas) pada SMP atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengan Atas atau bentuk lain yang sederajat paling usang 2 (dua) tahun kecuali pada Sekolah Menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat paling usang 3 (tiga) tahun semenjak tanggal diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang PPDB. Semoga bisa bermanfaat.