Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas Pada Mata Pelajaran Ppkn

Berikut ini yaitu berkas Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Berdasarkan Kurikulum 2013 untuk SD/MI, SMP/MTs. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn

Berikut ini kutipan keterangan dari Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn:

Pengantar
Pendidikan merupakan salah satu taktik yang efektif sebagai penanaman nilai dan norma, termasuk di dalamnya nilai disiplin, etika, dan budaya berlalu lintas bagi akseptor didik, dalam hal ini akseptor didik pada jenjang pendidikan dasar. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi kini yang menduduki banyak sekali jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut diharapkan generasi muda secara sadar bisa menerapkan sikap dan sikap disiplin, etika, dan budaya kemudian lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Penanaman nilai dan norma ini, menjadi lebih efektif apabila dilakukan semenjak dini, baik melalui pendidikan formal (persekolahan) maupun informal. Pelaksanaan penanaman nilai di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (PLL) ke dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan Lalu Lintas yang diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SD/Ml - SMP/MTs secara berkelanjutan ditekankan pada pembentukan sikap dan sikap tanpa mengabaikan pengetahuan dan keterampilan, serta berbagi keteladanan dalam berlalu lintas. Oleh alasannya yaitu itu, dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun menurut peraturan yang berlaku.

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas ini, disusun sebagai materi dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam penanaman nilai dan norma berlalu lintas pada pembelajaran PPKn menurut kurikulum 2013, sehingga Pendidikan Lalu Lintas di SMP/MTs. sanggup diimplementasikan secara efektif dan efesien. Dengan demikian akseptor didik bertanggung jawab dan berperilaku disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari- hari.

A. Latar Belakang

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggara- kan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta budbahasa mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang”. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Undang-Undang Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa “pendidikan nasional menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa ”Pendidikan nasional berfungsi berbagi kemampuan dan membentuk tabiat serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berbagi potensi akseptor didik supaya menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut dibutuhkan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa ”Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan akseptor didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.” Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 dinyatakan bahwa ”Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan akseptor didik yang diharapkan sanggup dicapai sehabis menuntaskan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.”

Kriteria kualifikasi kemampuan akseptor didik untuk lulusan SMP pada aspek sikap (attitude) yaitu mempunyai sikap yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sedangkan aspek pengetahuan (knowledge) yaitu mempunyai pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan bencana yang tampak nyata, serta aspek keterampilan (skill) yaitu mempunyai kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abnormal dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis.

Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat ketika ini dihadapkan pada kasus-kasus pelanggaran kemudian lintas yang berakibat kepada terjadinya kecelakaan, yang sebagian besar terjadi pada generasi muda. Oleh alasannya yaitu itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhubungan dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menata kurikulum pendidikan yang bisa menumbuhkan etika dan budaya berlalu lintas untuk membuat keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (kamseltibcarlantas). Hal ini sejalan dengan diundangkannya UU RI No. 22 tahun 2009 wacana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindak lanjut dari UU tersebut, maka dilakukan penandatanganan nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Mendiknas dan Kapolri No: 03/III/KB/2010 dan No: B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, wacana ”Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional.” Kemdiknas melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2010 membentuk Tim Teknis guna menyiapkan dan berbagi model pendidikan kemudian lintas di sekolah. Hasil dari tim tersebut yaitu Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Model pengintegrasian tersebut dibahas melalui workshop secara nasional tahun 2010 yang dihadiri oleh pakar pendidikan, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, para pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru PKn. Peserta workshop menyepakati bahwa Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PKn sanggup dilaksanakan di sekolah. Sebagai tindak lanjut dilakukan diseminasi di Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan.

Sejalan dengan perubahan kurikulum Tahun 2013 dan beberapa peraturan pendukung yang berlaku, maka Kemdikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar melaksanakan penyempurnaan Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Hasil penyempurnaan buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan sebagai materi dalam kegiatan workshop dan diseminasi di sekolah-sekolah rintisan.

Secara konseptual sanggup dikemukakan bahwa PPKn yaitu pengorganisasian dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan pementingan pada pengetahuan dan kemampuan dasar wacana kekerabatan antar warganegara dan warganegara dengan negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, mempunyai rasa kebangsaan (nasionalisme) yang besar lengan berkuasa dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan mempunyai jiwa demokratis yang diharapkan sanggup diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, menyerupai ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai kebijaksanaan pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi banyak sekali problem faktual khususnya penanaman nilai dan norma berlalu lintas.

PPKn merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang bisa memperlihatkan bantuan dalam solusi atas banyak sekali krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional, antara lain pengendara yang tidak sopan/ugal-ugalan, kurang menghormati sesama pengguna jalan, munculnya geng motor, pembalap liar, di sisi lain angka kecelakaan yang terus meningkat kualitasnya, kerugian material yang tidak sedikit jumlahnya. PPKn mempunyai misi berbagi keadaban dan membudayakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan bisa membudayakan dan memberdayakan akseptor didik supaya menjadi warganegara yang cerdas intelektual, spiritual, sosial dan emosional serta cerdas kinestetiknya dalam berlalu lintas. Adapun fungsi PPKn yaitu sebagai mata pelajaran yang mempunyai misi pengokohan kebangsaan dan pencetus pendidikan karakter; dalam hal ini yaitu aksara berlalu lintas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 wacana Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 wacana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 wacana Forum Lalu Lintas.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 wacana Program Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia.
7. Memorandum of Understanding (MoU) antara Mendiknas dan Kapolri Nomor 03/III/KB/2010 dan No. B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, wacana ”Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional.”
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 wacana Registrasi Identifikasi Kendaraan.
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 wacana Surat Ijin Mengemudi (SIM).
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 wacana Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 wacana Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 wacana Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, beserta salinannya.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 wacana Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 wacana Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

C. Tujuan dan Sasaran

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalalu Lintas pada mata pelajaran PPKn ini sebagai panduan bagi:

1. Guru SD/MI, SMP/MTs:

a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang sanggup diintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas;

b. mengintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn;

c. mengintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn;

d. mengintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn dan;

e. mengimplementasikan pendidikan kemudian lintas dalam mata pelajaran PPKn.

2. Kepala SD/MI, SMP/MTs:

a. sebagai contoh untuk melaksanakan supervisi klinis dalam mengimplementasikan pembelajaran PPKn SD/MI, SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas;

b. sebagai contoh untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn SD/MI, SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas dan;

c. sebagai contoh dalam rangka sosialiasi pendidikan kemudian lintas terhadap guru di lingkungan sekolahnya.

3. Pengawas sekolah SD/MI, SMP/MTs.

a. sebagai contoh penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penilaian monitoring implementasi pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas.

b. contoh supervisi akademik pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas.

c. contoh penilaian dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SMP/MTs. Yang terintegrasi nilai dan norma berlalu lintas.

4. Bagi Kepolisian:

a. sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan kemitraan dengan satuan pendidikan;

b. sebagai contoh penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penilaian kemitraan pendidikan kemudian lintas di satuan pendidikan.

5. Bagi Dinas Pendidikan:

a. sebagai contoh penyusunan perencanaan, pelaksanan, penilaian dan monitoring kegiatan diseminasi model pengintegrasian pendidikan kemudian lintas melalui mata pelajaran PPKn SMP/MTs di tempat kabupaten/kota;

b. sebagai contoh dalam menyusun kegiatan anggaran tempat kabupaten/ kota dalam mengimplementasikan Pendidikan Lalu Lintas.

D. Manfaat

Setelah memakai model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepolisian, dan dinas pendidikan sanggup melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan yang tertib, dengan berbagi kebiasaan (habit) taat berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari;
2. Membina warga sekolah supaya mempunyai kompetensi seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (a) sikap kewarganegaraan (civic dispositions) termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (civic confidence, civic committment, and civic responsibility); (b) pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge); (c) keterampilan kewarganegaraan (civic skill) termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence and civic responsibility);
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan kemudian lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran PPKn.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman kemudian lintas ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik, yang dikemas secara pedagogis dengan berbagi hal-hal sebagai berikut.

Dimensi dan Indikator PLL

1. Hukum:

a. Menaati rambu-rambu kemudian lintas

b. Menaati marka jalan kemudian lintas

c. Menaati arahan pengatur kemudian lintas

d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas

e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesui UU RI No. 22 Tahun 2009 wacana kemudian lintas dan angkutan jalan.

f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 wacana Dekade Aksi Keselamatan Jalan.

g. Menaati perkap Polisi Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2012 wacana Surat Ijin Mengemudi. h. Menaati perkap Polisi Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2012 wacana Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan kemudian lintas.

2. Sosiologi:

a. Memiliki sikap sikap saling menghormati sesama pengguna jalan

b. Menampilkan sikap sikap untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan tubuh jalan untuk kegiatan selalin kegiatan berlalu lintas.

c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar.

d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain.

e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan

3. Ekonomi:

a. Menunjukan sikap sikap ekonomis dalam perjalanan

b. Memiliki sikap sikap efektif dalam perjalanan.

c. Memiliki sikap sikap efisien dalam transportasi.

4. Psikologi:

a. Memiliki sikap sikap lebih mengutamakan rasa aman

b. Memiliki sikap sikap lebih mengutamakan rasa nyaman.

c. Menampilkan sikap sikap lebih mengutamakan ketertiban, sesame pengguna jalan

d. Menampilkan sikap sikap lebih mengutamakan kelancaran sesame pengguna jalan

e. Menampilkan sikap sikap lebih mengutamakan keselamatan sesame pengguna jalan

5. Politik:

a. Membuat keputusan dalam memakai jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain.

b. Melaksanakan kebijakan kemudian lintas menurut kepentingan umum.

c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan kemudian lintas secara adil.

d. Menampilkan tugas serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.

Materi PLL

1. Pengertian

a. Lalu lintas

b. Rambu-rambu kemudian lintas

c. Marka jalan, alat pemberi arahan pengatur kemudian lintas

d. Pengamanan diri sebagai pemakai jalan

e. Tata cara berlalu lintas dengan benar.

f. Peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 wacana kemudian lintas dan angkutan jalan.

g. Keselamatan kemudian lintas h. Keamanan kemudian lintas

i. Ketertiban kemudian lintas

j. Kelancaran kemudian lintas

k. Tindakan pengaturan dalam keadaan tertentu.

2. Dua belas (12) gerakan tangan pengaturan kemudian lintas, arahan suara dan arahan cahaya.

3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS).

4. Pasal-pasal tertentu Undang-undang No. 22 tahun 2009 wacana kemudian lintas dan angkutan jalan

5. Dekade Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia melalui jalur pendidikan formal keselamantan jalan.

7. Surat ijin mengemudi (SIM).

8. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan kemudian lintas.

a. Penggolongan jalan

b. Pengolongan jenis kegiatan

9. Tips kondusif perjalanan

a. Pemahaman terhadap karakteristik dan komponen rambu, marka, alat pemberi arahan kemudian lintas, kendaraan, helm SNI

b. Tri siap, yaitu:

1) Siap aturan;

2) Siap diri;

3) Siap kendaraan.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pengembangan model pengintegrasian nilai dan norma berlalu lintas pada mata pelajaran PPKn meliputi hal-hal sebagai berikut:

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang sanggup diintegrasikan nilai dan norma berlalu lintas.
2. Pengintegrasian nilai dan norma berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn.
3. Pengintegrasian nilai dan norma berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn.
4. Pengintegrasian nilai dan norma berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn.
5. Implementasi pendidikan kemudian lintas dalam mata pelajaran PPKn.

Download Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn untuk SD/MI dan SMP/MTs. ini silahkan lihat file preview salah satu file di bawah ini:

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn - SMP Kelas IX

Download File:

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan:

• PLL SD Kelas IV.pdf
• PLL SD Kelas V.pdf
• PLL SD Kelas VI.pdf
• PLL SMP Kelas VII.pdf
• PLL SMP-Kelas VIII.pdf
• PLL SMP Kelas IX.pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu-Lintas pada Mata Pelajaran PPKn. Semoga bisa bermanfaat.
Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Berbagi :