Juknis Pertolongan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/Ra/Ba Tahun 2017

Berikut ini yakni berkas Juknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA Tahun 2017.

Juknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA Tahun 2017

Berikut ini kutipan keterangan dari Juknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA Tahun 2017:

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tengah melaksanakan banyak sekali kebijakan dan dukungan untuk membuatkan Madrasah/RA/BA. Kebijakan ekspansi jalan masuk dan peningkatan mutu pendidikan Islam harus diimbangi dengan penguatan regulasi, penataan kelembagaan, penganggaran pendidikan, tata keloladan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Implementasi dukungan peningkatan mutu sarana dan prasarana sejalan dengan visi dan misi Rencana Strategis (RENSTRA) Pendidikan Islam Kementerian Agama 2017-2020, yaitu peningkatan mutu relevansi, dan daya saing pendidikan Madrasah/RA/BA. Selain itu untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 wacana Standar Nasional Pendidikan khususnya standar sarana dan prasarana. Sehingga ikhtiar membuat pendidikan Madrasah/RA/BA berkualitas, unggul dan berkarakter sanggup terwujud dengan baik sesuai impian masyarakat.

Komitmen memenuhi kualitas sarana dan prasarana tersebut, di tempuh dengan membuat regulasi, standarisasi, koordinasi, dan penilaian menurut asas legalitas, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan manfaat. Salah satunya melalui Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA untuk memperbaharui ruang kelas yang mengalami kerusakan baik lantaran di makan usia maupun alasannya lainnya. Sementara itu kebutuhan ruang kelas dari tahun ke tahun terus meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah peserta didik dan ekspektasi masyarakat.

Ekspektasi masyarakat yang sedemikian besar untuk mengakses pendidikan Madrasah/RA/BA, perlu diimbangi dengan ikhtiar memenuhi sarana dan prasarana Madrasah/RA/BA secara proporsional, cukup dan berkualitas. Dengan demikian proses pembelajaran di ruang kelas sanggup berjalan dengan baik. Sehingga sanggup meningkatkan kualitas lulusan pendidikan Madrasah/RA/BA untuk bersaing dengan belum dewasa lainnya di tanah air.

Petunjuk Teknis ini merupakan teladan bagi pemegang kebijakan pada Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan, Kanwil Kementerian Agama Propinsi Madrasah, Kankemenag Kabupaten/Kota dan kelompok kepentingan (stakeholder) Madrasah/RA/BA dalam proses realisasi Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas yang berlangsung pada Tahun Anggaran 2017. Apa yang kami khidmatkan kepada bangsa dan negara biar bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan Madrasah/RA/BA.

Latar Belakang

Konstitusi Negara kita mengamanatkan persoalan pendidikan sebagai hal yang utama. Pemerintah harus mengutamakan ekspansi jalan masuk dan peningkatan mutu pendidikan melalui banyak sekali kebijakan dan program. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintah Indonesia yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.”Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya”(Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Sementara ayat 4 berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional”. Pemerintah dan Pemda wajib memperlihatkan layanan kemudahan, dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 31 Amandemen ke-4).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menyebutkan bahwa (a). pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah kawasan dan masyarakat; (b). Pemerintah dan pemerintah kawasan bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Kaprikornus pemerintah sentra dan pemerintah kawasan sama-sama berkewajiban memperhatikan pendidikan termasuk pendidikan Madrasah/RA/BA.

Menindaklanjuti UU Nomor 20 Tahun 2003, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 wacana Standar Nasional Pendidikan.Salah satu standar nasional pendidikan tersebut yakni standar sarana dan prasarana yang kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 wacana Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah/RA/BA Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah/RA/BA Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah/RA/BA Aliyah (SMA/MA).

Permendiknas di atas salah satunya mengatur bangunan atau gedung sekolah/Madrasah/RA/BA wajib memenuhi ketentuan tata bangunan, persyaratan keselamatan, kenyamanan dan keamanan dari tragedi kebakaran dan tragedi lainnya.

Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) hampir seluruh wilayah Indonesia rawan tragedi dengan kategori rendah hingga tinggi. Bahkan Indonesia tercatat sebagai salah satu negara di wilayah Asia/Pasifik yang mempunyai resiko tinggi terhadap bencana, termasuk gempa bumi, tsunami, gunung berapi, angin puting beliung, kekeringan, banjir, tanah longsor dan kebakaran.

Pemerintah melalui Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama mengemban amanat konstitusi untuk membenahi sarana dan prasarana pendidikan.Salah satunya diwujudkan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA untuk mendukung kelancaran proses mencar ilmu mengajar. Dengan demikian berarti bahwa negara hadir untuk memenuhi hajat komunitas Madrasah/RA/BA.

Masih banyak Madrasah/RA/BA yang kekurangan ruang kelas tanggapan bertambahnya jumlah peserta didik lantaran masyarakat semakin yakin terhadap keberadaan pendidikan Madrasah/RA/BA. Di sisi lain, terdapat banyak Madrasah/RA/BA yang telah mengalami kerusakan lantaran sudah di makan usia ataupun tanggapan bencana. Sementara kemampuan masyarakat untuk memenuhi itu semua sangat terbatas.

Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA dan sejenisnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 168/PMK.05/2017, yang telah diperbaharui dengan Nomor: 173/PMK.05/2016, wacana Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah dan PMA Nomor 67 Tahun 2017 wacana Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama RI.

Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA memakai prosedur Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.Yang dimaksud dengan Bantuan Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 168/PMK.05/2017, yang telah diperbaharui dengan Nomor: 173/PMK.05/2016, yakni dukungan yang tidak memenuhi kriteria dukungan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau forum pemerintah/non pemerintah.

Dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa dukungan pembangunan gedung/bangunan sanggup diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada Lembaga Pemerintah atau Non Pemerintah. Sementara itu pengadaan barang dukungan pembangunan yang disalurkan dalam bentuk barang berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Pasal 32 ayat 2). Pengadaan barang dukungan pembangunan yang disalurkan dalam bentuk uang hanya sanggup diberikan kepada forum akseptor dukungan pemerintah yang telah mempunyai Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (Pasal 33 ayat 2). Penyaluran dana dukungan pembangunan dilaksanakan secara pribadi dari Rekening Kas Negara ke rekening Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan pada forum melalui prosedur LS (Pasal 33 ayat 5).

Mekanisme Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: pertama, pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya masyarakat; kedua, pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi pribadi masyarakat setempat; ketiga, akseptor Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA yakni forum masyarakat yang tersebar diberbagai kawasan di Indonesia dengan lokasi, karakteristik, dan satuan biaya yang berbeda sesuai dengan lokasi dan kawasan akseptor bantuan.

Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA ini diperuntukan bagi Satuan Kerja (Satker) pada Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan, Kanwil Kementerian Agama Propinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan memakai denah dukungan pemerintah. Bagi satker yang memakai denah pengadaan barang dan jasa dengan penyedia, maka mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 wacana perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 wacana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dari dasar pemikiran tersebut di atas, di susun Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA yang mengacu pada PMK Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 168/PMK.05/2017, yang telah diperbaharui dengan Nomor: 173/PMK.05/2016, sebagai teladan dan pedoman dalam mengimplementasikan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA.

Dasar Hukum

Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA tahun anggaran 2017 ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan dasar sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 wacana Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 wacana Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 wacana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 wacana Kementerian Agama;
Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 wacana Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2017 wacana Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 wacana Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 wacana Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 wacana Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 wacana Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah/RA/BA Ibtidaiyah(SD/Mi), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah/RA/BA Tsanawiyah(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah/RA/BA Aliyah(SMA/MA);
Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 wacana Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2017 wacana Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2017 wacana Bantuan Pemerintah pada Kementarian Agama;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 wacana Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 wacana Bantuan Pemerintah pada Kementarian Agama;

Pengertian

Bantuan Pemerintah; Bantuan Pemerintah yakni dukungan yang tidak memenuhi kriteria dukungan sosial yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau forum pemerintah/non pemerintah.
Pengertian Rehabilitasi Ruang Kelas; Pengertian Rehabilitasi Ruang Kelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/Prt/M/2007 wacana Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yakni perbaikan terhadap ruang kelas yang mengalami kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan,baik structural maupun non structural yang apabila sesudah diperbaiki masih sanggup berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA yakni Menteri / Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA yakni pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan swakelola.
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM yakni pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melaksanakan pengujian atas surat undangan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar.
Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker yakni unit organisasi lini Kementerian Negara/ Lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/ Lembaga dan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) yakni satuan kerja (satker) di Lingkungan Kementerian Agama (Ditjen Pendidikan Islam/Kanwil Propinsi/Kan Kemenag Kab-Kota/Madrasah/RA/BA Negeri).
Perjanjian Kerjasama/Kontrak yakni perjanjian tertulis antara PPK dengan Kepala Madrasah/RA/BA akseptor dukungan pemerintah.
Kas Negara yakni tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas yakni jenis pekerjaan yang secara pribadi menunjang terwujudnya dan berfungsinya bangunan sesuai peruntukannya.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yakni perhitungan asumsi biaya pekerjaan yang disusun oleh Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), dikalkulasikan secara keahlian menurut data yang sanggup dipertanggungjawabkan serta digunakan.
Jadwal waktu pelaksanaan yakni aktivitas yang memperlihatkan kebutuhan waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan pekerjaan pembangunan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan sanggup dilaksanakan.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP yakni dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi undangan pembayaran tagihan kepada negara.
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS yakni dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada akseptor hak/bendahara pengeluaran.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA yakni Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dipakai sebagai teladan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara (APBN).

Tujuan Bantuan

Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA bertujuan untuk memenuhi standar layanan minimal proses mencar ilmu mengajar pada Madrasah/RA/BA sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 wacana Standar Nasional Pendidikan khususnya di bidang sarana dan prasarana. Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA dimaksudkan untuk memperlihatkan insentif, merangsang dan memacu partisipasi Madrasah/RA/BA dan masyarakat untuk melaksanakan partisipasi pembangunan. Dikarenakan dukungan yang diberikan oleh pemerintah belum cukup memenuhi seluruh kebutuhan yang diajukan oleh Madrasah/RA/BA.

Tujuan Petunjuk Teknis

Tujuan Petunjuk Teknis ini yakni untuk:

Menstandarisasi pelaksanaan rehab ruang kelas Madrasah/RA/BA di seluruh Indonesia;
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan rehab ruang kelas Madrasah/RA/BA;
Mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dukungan rehab ruang kelas Madrasah/RA/BA.

Jenis dan Sasaran Bantuan

Jenis Bantuan

Jenis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA tahun anggaran 2017 adalah:

Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas RA/BA;
Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas MI;
Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas MTs;
Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas MA.

Sasaran Bantuan

Sasaran Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dan Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) yang memenuhi persyaratan di seluruh Indonesia.

Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA yakni Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan untuk dukungan yang didanai dengan DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, Kanwil Kementrian Agama Propinsi untuk dukungan yang didanai dengan DIPA Kementrian Agama Propinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk dukungan yang didanai dengan DIPA Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Download Juknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA Tahun 2017

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA Tahun 2017 ini silahkan lihat di bawah ini:

Download File:

Juknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA Tahun 2017.pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah/RA/BA Tahun 2017. Semoga bisa bermanfaat.

Sumber: http://pendis.kemenag.go.id

Lihat juga: