Juknis Penyelenggaraan Paud Pelayanan Anak Agama Kristen
Berikut ini ialah berkas Juknis Penyelenggaraan PAUD Pelayanan Anak Agama Kristen. Download file dalam format PDF.
Juknis Penyelenggaraan PAUD Pelayanan Anak Agama Kristen
Berikut ini keterangan yang dikutip dari isi Juknis Penyelenggaraan PAUD Pelayanan Anak Agama Katolik (PAAK):
PAUD Pelayanan Anak Agama Katolik (PAUD-PAK) ialah salah satu bentuk satuan PAUD sejenis yang penyelenggaraannya diintegrasikan dengan pelayanan anak agama kristen bagi anak usia dua hingga dengan enam tahun. PAUD PAK merupakan PAUD yang berbasis keagamaan seingga peruntukannya bagi anak yang seiman.
Dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan PAUD, pemerintah berupaya memfasilitasi, membina dan mengarahkan masyarakat biar memahami apa, mengapa dan bagaimana menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang benar. Untuk memperlihatkan kode penyelenggaraan PAUD-PAK diterbitkan “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD Pelayanan Anak Agama Katolik (PAUD-PAK)”
Petunjuk teknis ini berisikan; pertama Pendahuluan yang meliputi latar belakang, landasan, pengertian, tujuan dan ruang lingkup; kedua pendirian PAUD-PAK yang meliputi pendiri, syarat pendirian, tata cara pendirian, masa berlaku izin, referensi pendirian; ketiga penyelenggaraan taman kanak-kanak meliputi prinsip penyelenggaraan PAUD-PAK, komponen penyelenggaraan, deteksi dini tumbuh kembang anak, dan keempat penilaian program, pelaporan dan pembinaan.
Sejak tahun 1990-an dunia pendidikan mulai terbuka akan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang paling awal yang diselenggarakan semenjak anak dilahirkan hingga memasuki pendidikan dasar. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baik diyakini sanggup melejitkan perkembangan anak di masa emas perkembangannya.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa, “Pendidikan anak usia dini ialah suatu upaya training yang ditujukan kepada anak semenjak lahir hingga dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui dukungan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani biar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.
Lebih lanjut dinyatakan dalam Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 wacana sistem pendidikan nasional pasal 28, bahwa: (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; (2) Pendidikan anak usia dini sanggup diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal dan/atau informal; (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat; (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat; dan (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
Selain dalam bentuk TK/RA, KB, dan TPA, di masyarakat berkembang bentuk-bentuk layanan PAUD lainnya yang dikelompokkan dalam bentuk satuan PAUD sejenis, ibarat Pos PAUD/Taman Posyandu, PAUD Berbasis Pendidikan Agama Islam, PAUD Bina Iman Anak, PAUD Pelayanan Anak Kristen, dan lain-lain.
Selama ini Gereja Katolik Protestan telah melayani anak usia dini dalam berguru keimanan dan keyakinannya dalam bentuk Pelayanan Agama Anak Katolik (PAK). Dalam perkembangannya, Pelayanan Agama Anak Kristen(PAK) tersebut sanggup diintegrasikan dengan pendidikan anak usia dini biar sanggup memperlihatkan banyak kesempatan untuk berguru melalui bermain.
PAUD-PAK tidak dimaksudkan untuk menggantikan agenda pelayanan anak yang sudah usang ada di gereja, melainkan untuk memperkuat dan melengkapinya dengan agenda PAUD melalui dukungan stimulasi pendidikan, pengasuhan bagi anak usia dini yang beragama Kristen. Guna memperlihatkan contoh kepada masyarakat, Pemerintah memandang perlu menyediakan petunjuk teknis penyelenggaraan satuan PAUD.
”Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD Terintegrasi Pelayanan Anak Agama Katolik (PAUD-PAK)” ini dimaksudkan sebagai contoh dalam PAUD- PAK. Petunjuk pelaksanaan ini hanya mengatur aspek penyelenggaraan pendidikannya saja, sedangkan penentuan arah dan materi agama menjadi wewenang dan tanggungjawab gereja.
Dasar Hukum
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 wacana Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 wacana Kesejahteraan Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 wacana Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 wacana Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 wacana Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 Tahun 2014 wacana Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 wacana Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pengertian
- Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD ialah suatu upaya training yang ditujukan kepada anak semenjak lahir hingga dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui dukungan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani biar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- PAK ialah suatu upaya Gereja dalam meletakkan dasar-dasar keyakinan bagi bawah umur usia 0 hingga 18 tahun (UU Nomor 23/2002) ke arah perkembangan sikap, moral, mental, dan pengetahuan yang diharapkan dalam mengikuti keadaan dengan lingkungannya. Dalam programintegrasi ini diutamakan untuk anak 2 - 6 tahun.
- PAUD-PAK merupakan salah satu bentuk layanan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dikhususkan bagi anak usia dini yang beragama Kristen, terutama usia 2 - 6 tahun, yang di dalam pengelolaannya dibina oleh pelayan anak, rayon dan dewan gereja setempat.
- Pelayan anak ialah orang yang terpanggil untuk menjadi seorang pendidik di bidang kerohanian agama Kristen. Pelayan anak dikenal di gereja dengan sebutan sebagai Guru Sekolah Minggu. Sedangkan dalam UU Nomor. 20/2003 Pelayan anak ialah tenaga pendidik anak usia dini.
- Juknis Penyelenggaraan Satuan PAUD-PAK merupakan contoh teknis yang diharapkan dalam penyelenggaran layanan di PAUD-PAK.
Tujuan Petunjuk Teknis
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD-PAK bertujuan:
- Sebagai petunjuk bagi pengampu kebijakan PAUD baik ditingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota khususnya dalam melaksanakan training agenda PAUD-PAK.
- Sebagai standar contoh bagi penyelenggara dan/atau pengelola PAUD-PAK dalam memperlihatkan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini, di lingkungan gereja dan sekitarnya
Sasaran
- Sasaran Pengguna; Buku petunjuk teknis ini sanggup dipakai oleh seksi pendidikan di Rayon dan Gereja setempat
- Sasaran Program; Yang menjadi sasaran agenda atau penerima didik PAUD-PAK ialah anak usia dini, terutama usia 2 - 6 tahun, yang belum mendapat stimulasi pendidikan pada agenda Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), atau Satuan PAUD Sejenis (SPS) di lingkungan sekitarnya.
Ruang Lingkup
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini meliputi: Pendahuluan; Syarat dan Tata Cara Pendirian; Penyelenggaraan program; dan Evaluasi, Pelaporan, dan Pembinaan.
Pendiri
PAUD berbasis Pelayanan Anak Agama Katolik (PAUD-PAAK) sanggup didirikan oleh:
- Pemerintah kabupaten/kota.
- Pemerintah desa.
- Orang perseorangan.
- Kelompok orang.
- Badan hukum.
Orang perseorangan ialah warga negara Indonesia yang cakap aturan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok orang ialah komitmen antara 2 orang atau lebih. Kelompok orang wajib mencantumkan komitmen secara tertulis atau akte pendirian komplotan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
Badan aturan ialah tubuh aturan yang bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau tubuh lain sejenis yang telah memperoleh pengakuan dari kementerian di bidang hukum.
Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk sentra acara berguru masyarakat atau satuan pendidikan nonformal sejenis sanggup menyelenggarakan satuan PAUD berbasis Pelayanan Anak Agama Katolik (PAUD-PAAK) sebagai agenda pendidikan nonformal dengan terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggaraan agenda dengan memenuhi ketentuan pendirian Satuan PAUD Sejenis.
Syarat Pendirian
Persyaratan pendirian PAUD berbasis Pelayanan Anak Agama Katolik (PAUD-PAAK) mengacu pada persyaratan pendirian SPS di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repuplik Indonesia No. 84 tahun 2014 wacana Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
Persyaratan pendirian PAUD-PAAK terdiri atas persyaratan teknis dan persyaratan administratif.
1. Persyaratan administratif pendirian PAUD-PAAK terdiri atas:
a. Fotokopi identitas pendiri.
b. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah. c. Susunan pengurus dan rincian tugas.
2. Persyaratan teknis pendirian PAUD-PAAK terdiri atas:
a. Hasil penilaian kelayakan, meliputi:
1) Dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan dipakai untuk penyelenggaraan PAUD- PAAK yang sah atas nama pendiri.
2) Dalam hal pendiri ialah tubuh hukum, wajib melampirkan fotokopi sertifikat notaris dan surat penetapan tubuh aturan dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau tubuh lain sejenis dari kementerian bidang aturan atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang memperlihatkan adanya korelasi dengan organisasi induk.
3) Data mengenai asumsi pembiayaan untuk kelangsungan PAUD- PAAK paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
b. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan PAUD-PAAK paling usang 5 tahun, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repuplik Indonesia No. 137 tahun 2014 wacana Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
Tata Cara Pendirian
Mekanisme pendirian PAUD-PAAK sebagai berikut:
1. Pendiri PAUD-PAAK mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan pendirian PAUD-PAAK.
2. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk menelaah permohonan pendirian PAUD-PAAK menurut kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut.
b. Data mengenai asumsi jarak PAUD-PAAK yang akan didirikan di antara TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat.
c. Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan PAUD-PAAK yang akan didirikan per usia yang dilayani.
d. Ketentuan penyelenggaraan SPS ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
3. Berdasarkan hasil telaah kepala dinas pendidikan kabupaten/kota:
a. Memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian PAUD-PAAK; atau
b. Memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD atas permohonan izin pendirian PAUD-PAAK.
4. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian PAUD-PAAK paling usang 60 hari semenjak permohonan diterima kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
Masa Berlaku Izin
Izin pendirian PAUD-PAAK berlaku hingga dengan adanya pencabutan izin oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepala SKPD. Penutupan PAUD-PAAK dilakukan apabila:
- PAUD-PAAK sudah tidak lagi menyelenggarakan acara layanan PAUD; dan/atau
- PAUD-PAAK tidak layak menurut hasil evaluasi.
Rujukan Pendirian
Persyaratan dan tata cara pendirian PAUD-PAAK sanggup dilihat lebih lengkap pada petunjuk teknis Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
Download Juknis Penyelenggaraan PAUD Pelayanan Anak Agama Kristen
Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas ini silahkan lihat pada pratinjau atau file preview di bawah ini:
Juknis Penyelenggaraan PAUD Pelayanan Anak Agama Kristen
Download File:
Juknis Penyelenggaraan PAUD Pelayanan Anak Agama Kristen.pdf
Demikian yang sanggup kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Penyelenggaraan PAUD Pelayanan Anak Agama Kristen. Semoga sanggup bermanfaat.
Sumber: Kemdikbud
Lihat juga:
Juknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB).pdf
Juknis Penyelenggaraan PAUD Berbasis Agama Islam.pdf
Juknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK).pdf
Juknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA).pdf
Juknis Bantuan PAUD Kunjung.pdf
Posting Komentar untuk "Juknis Penyelenggaraan Paud Pelayanan Anak Agama Kristen"