Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Perihal Tubuh Pelatihan Ideologi Pancasila (Bpip)
Berikut ini yaitu berkas Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Download file format PDF.
 |
| Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) |
Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP):
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANGBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, semenjak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 wacana Hari Lahir Pancasila, harus ditegakkan dan diamalkan dalam aneka macam sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui kegiatan yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia;
c. bahwa Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang selama ini melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempumakan dan direvitalisasi organisasi, kiprah dan fungsinya sehingga menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sanggup efektif menjalankan kiprah dan fungsinya;
d. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
e. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam abjad a, abjad b, abjad c, dan abjad d, perlu memutuskan Peraturan Presiden wacana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
Mengingat: Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Menetapkan:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANGBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, semenjak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 wacana Hari Lahir Pancasila, harus ditegakkan dan diamalkan dalam aneka macam sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui kegiatan yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia;
c. bahwa Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang selama ini melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempumakan dan direvitalisasi organisasi, kiprah dan fungsinya sehingga menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sanggup efektif menjalankan kiprah dan fungsinya;
d. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
e. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam abjad a, abjad b, abjad c, dan abjad d, perlu memutuskan Peraturan Presiden wacana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
Mengingat: Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Menetapkan:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
BAB II KEDUDUKAN
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP yaitu lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- Pimpinan yaitu Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP.
- Dewan Pengarah yaitu unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang mempunyai kiprah untuk menunjukkan kode dan panduan kepada Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
- Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala yaitu unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kiprah dan fungsi BPIP.
- Wakil Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala yaitu unsur pimpinan BPIP yang bertugas membantu Kepala dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kiprah dan fungsi BPIP.
BAB II KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibuat BPIP yang merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
(2) BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(3) BPIP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala.
BAB III TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibuat BPIP yang merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
(2) BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(3) BPIP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala.
BAB III TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 3
BPIP mempunyai kiprah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta menunjukkan rekomendasi menurut hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
Bagian Kedua
BPIP mempunyai kiprah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta menunjukkan rekomendasi menurut hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
Bagian Kedua
Fungsi
Pasal4
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPIP menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila
c. penyusunan dan pelaksanaan planning kerja dan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila;
d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
e. pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan taktik untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
g. pelaksanaan sosialisasi dan kolaborasi serta relasi dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
h. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
i. advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
j. penyusunan standardisasi pendidikan dan training Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
k. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
BAB IV ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5
Susunan organisasi BPIP terdiri atas:
a. Dewan Pengarah, yang terdiri atas:
Bagian Kedua
Dewan Pengarah
Pasal 6
(1) Dewan Pengarah mempunyai kiprah menunjukkan kode kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
(2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pembahasan dalam rapat Dewan Pengarah.
(3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.
Pasal 7
Dewan Pengarah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas unsur:
a. tokoh kenegaraan;
b. tokoh agama dan masyarakat; dan
c. tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan akademisi.
Pasal 8
Ketua Dewan Pengarah dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengarah melalui prosedur internal Dewan Pengarah.
Pasal 9
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengarah dibantu paling banyak 3 (tiga) Staf Khusus.
(2) Staf Khusus Dewan Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah.
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPIP menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila
c. penyusunan dan pelaksanaan planning kerja dan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila;
d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
e. pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan taktik untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
g. pelaksanaan sosialisasi dan kolaborasi serta relasi dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
h. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
i. advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
j. penyusunan standardisasi pendidikan dan training Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
k. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
BAB IV ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5
Susunan organisasi BPIP terdiri atas:
a. Dewan Pengarah, yang terdiri atas:
- Ketua; dan
- Anggota.
- Kepala;
- Wakil Kepala;
- Sekretariat Utama;
- Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;
- Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;
- Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
- Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
- Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
Bagian Kedua
Dewan Pengarah
Pasal 6
(1) Dewan Pengarah mempunyai kiprah menunjukkan kode kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
(2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pembahasan dalam rapat Dewan Pengarah.
(3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.
Pasal 7
Dewan Pengarah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas unsur:
a. tokoh kenegaraan;
b. tokoh agama dan masyarakat; dan
c. tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan akademisi.
Pasal 8
Ketua Dewan Pengarah dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengarah melalui prosedur internal Dewan Pengarah.
Pasal 9
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengarah dibantu paling banyak 3 (tiga) Staf Khusus.
(2) Staf Khusus Dewan Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah.
(3) Ketentuan mengenai kiprah Staf Khusus Dewan Pengarah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.
Pasal 10
Dalam hal tertentu, Ketua Dewan Pengarah sanggup membentuk satuan kiprah khusus untuk membantu mengefektifkan pelaksanaan tugas.
Pasal 11
(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Pengarah sanggup membentuk Dewan Pakar.
(2) Ketentuan mengenai kiprah Dewan Pakar ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.
Pasal 12
(1) Untuk menunjukkan sumbangan teknis dan administratif kepada Dewan Pengarah dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah yang merupakan bab dari unit organisasi Sekretariat Utama.
(2) Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
Bagian Ketiga
Kepala
Pasal 13
Kepala mempunyai kiprah memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kiprah dan fungsi BPIP.
Pasal 14
(1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya memerhatikan kode dari Ketua Dewan Pengarah.
(2) Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala sanggup membentuk Peraturan BPIP dan peraturan lainnya sehabis berkonsultasi dan menerima persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
Bagian Keempat
Wakil Kepala
Pasal 15
(1) Wakil Kepala mempunyai kiprah membantu Kepala dalam melaksanakan kiprah memimpin BPIP.
(2) Ketentuan mengenai kiprah Wakil Kepala diatur dengan Peraturan BPIP.
Bagian Kelima
Sekretariat Utama
Pasal 16
(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP.
(2) Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Utama.
Pasal 17
Sekretariat Utama mempunyai kiprah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian sumbangan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP.
Pasal 10
Dalam hal tertentu, Ketua Dewan Pengarah sanggup membentuk satuan kiprah khusus untuk membantu mengefektifkan pelaksanaan tugas.
Pasal 11
(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Pengarah sanggup membentuk Dewan Pakar.
(2) Ketentuan mengenai kiprah Dewan Pakar ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.
Pasal 12
(1) Untuk menunjukkan sumbangan teknis dan administratif kepada Dewan Pengarah dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah yang merupakan bab dari unit organisasi Sekretariat Utama.
(2) Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
Bagian Ketiga
Kepala
Pasal 13
Kepala mempunyai kiprah memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kiprah dan fungsi BPIP.
Pasal 14
(1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya memerhatikan kode dari Ketua Dewan Pengarah.
(2) Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala sanggup membentuk Peraturan BPIP dan peraturan lainnya sehabis berkonsultasi dan menerima persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
Bagian Keempat
Wakil Kepala
Pasal 15
(1) Wakil Kepala mempunyai kiprah membantu Kepala dalam melaksanakan kiprah memimpin BPIP.
(2) Ketentuan mengenai kiprah Wakil Kepala diatur dengan Peraturan BPIP.
Bagian Kelima
Sekretariat Utama
Pasal 16
(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP.
(2) Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Utama.
Pasal 17
Sekretariat Utama mempunyai kiprah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian sumbangan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP.
Pasal 18
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP;
b. koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BPIP;
c. pembinaan dan pemberian sumbangan administratif yang mencakup ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, relasi masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
d. pembinaan dan penataan orgamsasi dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- ajakan serta pelaksanaan advokasi hukurn;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
g. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Pasal 19
(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.
(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian dan/ atau Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub bagian.
(4) Dikecualikan dari keten tuan se bagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
Pasal 20
Salah satu Biro pada Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) menjadi Sekretariat Dewan Pengarah yang mempunyai kiprah membantu dan memfasilitasi Dewan Pengarah dalam pelaksanaan tugas.
Bagian Keenam
Deputi Bidang Hubungan An tar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
Pasal 21
(1) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP.
(2) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan dipimpin oleh Deputi.
Pasal 22
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan mempunyai kiprah melaksanakan kegiatan strategis relasi antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan Jaringan pembinaan ideologi Pancasila.
Pasal 23
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan strategis dan kegiatan kerja pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
b. pengoordinasian re lawan gerakan kebajikan Pancasila;
c. pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
d. pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, lembaga diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
e. pengembangan komunikasi dengan media massa;
f. peningkatan kolaborasi dan relasi dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah;
g. pengembangan relasi dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Pasal 24
(1) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
(2) Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi dan/ atau kelompok jabatan fungsional.
Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
Pasal 25
(1) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP.
(2) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi dipimpin oleh Deputi.
Pasal 26
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi mempunyai kiprah melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.
Pasal 27
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
b. penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap aturan nasional biar selaras dengan dasar negara;
c. pem berian rekomendasi menurut hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, dan pemerintahan tempat mengenai regulasi yang berten tangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;
d. pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, orgarusasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
e. penanganan penyelesaian dan penanggulangan duduk perkara dan hambatan dalam pem binaan ideologi Pancasila; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Pasal 28
(1) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
(2) Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional.
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP;
b. koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BPIP;
c. pembinaan dan pemberian sumbangan administratif yang mencakup ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, relasi masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
d. pembinaan dan penataan orgamsasi dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- ajakan serta pelaksanaan advokasi hukurn;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
g. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Pasal 19
(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.
(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian dan/ atau Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub bagian.
(4) Dikecualikan dari keten tuan se bagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
Pasal 20
Salah satu Biro pada Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) menjadi Sekretariat Dewan Pengarah yang mempunyai kiprah membantu dan memfasilitasi Dewan Pengarah dalam pelaksanaan tugas.
Bagian Keenam
Deputi Bidang Hubungan An tar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
Pasal 21
(1) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP.
(2) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan dipimpin oleh Deputi.
Pasal 22
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan mempunyai kiprah melaksanakan kegiatan strategis relasi antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan Jaringan pembinaan ideologi Pancasila.
Pasal 23
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan strategis dan kegiatan kerja pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
b. pengoordinasian re lawan gerakan kebajikan Pancasila;
c. pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
d. pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, lembaga diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
e. pengembangan komunikasi dengan media massa;
f. peningkatan kolaborasi dan relasi dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah;
g. pengembangan relasi dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Pasal 24
(1) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
(2) Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi dan/ atau kelompok jabatan fungsional.
Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
Pasal 25
(1) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP.
(2) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi dipimpin oleh Deputi.
Pasal 26
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi mempunyai kiprah melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.
Pasal 27
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
b. penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap aturan nasional biar selaras dengan dasar negara;
c. pem berian rekomendasi menurut hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, dan pemerintahan tempat mengenai regulasi yang berten tangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;
d. pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, orgarusasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
e. penanganan penyelesaian dan penanggulangan duduk perkara dan hambatan dalam pem binaan ideologi Pancasila; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Pasal 28
(1) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
(2) Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi dan/ atau kelompok jabatan fungsional.
Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
Pasal 29
(1) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP.
(2) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dipimpin oleh Deputi.
Pasal 30
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai kiprah menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila.
Pasal 31
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
c. pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
d. perumusan standardisasi materi dan materi latih metode pembinaan ideologi Pancasila;
e. pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pem binaan ideologi Pancasila;
g. perembesan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Pasal 32
(1) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
(2) Masing-masing Direktorat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi dan/ atau kelornpok jabatan fungsional.
Bagian Kesembilan
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 33
(1) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP.
(2) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Deputi.
Pasal 34
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kiprah menyelenggarakan pendidikan dan pela tihan pembinaan ideologi Pancasila.
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan planning dan kegiatan pendidikan dan training pembinaan ideologi Pancasila;
b. penyusunan standardisasi pendidikan dan training pembinaan ideologi Pancasila;
c. penyusunan kurikulum pendidikan dan training pembinaan ideologi Pancasila;
d. penyelenggaraan pendidikan dan training pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Pasal 36
(1) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
(2) Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi dan/ atau kelompok jabatan fungsional.
Bagian Kesepuluh
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pasal 37
(1) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP.
(2) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Deputi.
Pasal 38
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mernpunyai kiprah melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan penilaian dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
Pasal39
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:
a. pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
b. pemantauan dan penilaian terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
c. pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
d. pengusulan langkah dan taktik untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Pasal 40
(1) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
(2) Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi dan/ atau kelompok jabatan fungsional.
Bagian Kesebelas
Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
Pasal 29
(1) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP.
(2) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dipimpin oleh Deputi.
Pasal 30
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai kiprah menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila.
Pasal 31
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
c. pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
d. perumusan standardisasi materi dan materi latih metode pembinaan ideologi Pancasila;
e. pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pem binaan ideologi Pancasila;
g. perembesan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Pasal 32
(1) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
(2) Masing-masing Direktorat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi dan/ atau kelornpok jabatan fungsional.
Bagian Kesembilan
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 33
(1) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP.
(2) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Deputi.
Pasal 34
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kiprah menyelenggarakan pendidikan dan pela tihan pembinaan ideologi Pancasila.
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan planning dan kegiatan pendidikan dan training pembinaan ideologi Pancasila;
b. penyusunan standardisasi pendidikan dan training pembinaan ideologi Pancasila;
c. penyusunan kurikulum pendidikan dan training pembinaan ideologi Pancasila;
d. penyelenggaraan pendidikan dan training pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Pasal 36
(1) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
(2) Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi dan/ atau kelompok jabatan fungsional.
Bagian Kesepuluh
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pasal 37
(1) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala BPIP.
(2) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Deputi.
Pasal 38
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mernpunyai kiprah melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan penilaian dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
Pasal39
Dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:
a. pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
b. pemantauan dan penilaian terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
c. pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
d. pengusulan langkah dan taktik untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Pasal 40
(1) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
(2) Masing-masing Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Masing-masing Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi dan/ atau kelompok jabatan fungsional.
Bagian Kesebelas
Pusat
Pasal 41
(1) Pusat sanggup dibuat sebagai unsur pendukung pelaksanaan kiprah dan fungsi BPIP.
(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
(3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bidang, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional
(4) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.
Bagian Keduabelas
Jabatan Fungsional
Pasal 42
Jabatan fungsional sanggup ditetapkan di lingkungan BPIP sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketigabelas
Kelompok Ahli
Pasal43
(1) Kelompok hebat sanggup diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai kiprah dan pengangkatan kelompok hebat diatur dengan Peraturan BPIP.
Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BPIP diatur dengan Peraturan BPIP sehabis menerima persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
BABV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 41
(1) Pusat sanggup dibuat sebagai unsur pendukung pelaksanaan kiprah dan fungsi BPIP.
(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
(3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bidang, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional
(4) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.
Bagian Keduabelas
Jabatan Fungsional
Pasal 42
Jabatan fungsional sanggup ditetapkan di lingkungan BPIP sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketigabelas
Kelompok Ahli
Pasal43
(1) Kelompok hebat sanggup diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai kiprah dan pengangkatan kelompok hebat diatur dengan Peraturan BPIP.
Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BPIP diatur dengan Peraturan BPIP sehabis menerima persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
BABV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 45
(1) Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala dan/ atau Wakil Kepala sehabis menerima persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
(3) Pengangkatan Sekretaris Utama dan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sehabis melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Staf Khusus Dewan Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengarah.
Pasal 46
(1) Masa kiprah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala berlaku untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan sanggup diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
(2) Untuk pertama kali, Dewan Pengarah dan Kepala yang telah diangkat menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila tetap melanjutkan tugasnya hingga dengan terhitung 5 (lima) tahun semenjak pengangkatan.
Pasal 47
Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah sanggup berasal dari pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri sipil.
Pasal 48
Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai di lingkungan BPIP diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
Pasal49
(1) Pegawai negen sipil yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya se bagai pegawai di lingkungan BPIP, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai deretan yang tersedia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai di lingkungan BPIP diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensrun dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 50
Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi di lingkungan BPIP diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Utama sehabis menerima persetujuan dari Ketua Dewan Pen garah dan dilaksanakan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 51
(1) Sekretaris Utama merupakan jabatan pimpman tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
(2) Kepala Biro, Direktur, dan Kepala Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II .a.
(3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan jabatan eksekutif atau jabatan struktural eselon III.a.
(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
BAB VI HAK KEUANGAN DAN FASILITAS
Pasal 52
(1) Dewan Pengarah diberikan hak keuangan dan akomodasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala diberikan hak keuangan dan akomodasi lainnya setingkat menteri.
(3) Wakil Kepala diberikan hak keuangan dan akomodasi lainnya setingkat wakil menteri.
(4) Deputi diberikan hak keuangan dan akomodasi lainnya setingkat jabatan pimpman tinggi madya atau jabatan eselon I.a.
(5) Staf Khusus Dewan Pengarah diberikan hak keuangan dan akomodasi lainnya setingkat jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan eselon I. b.
Pasal 53
Dewan Pakar dan kelompok hebat diberikan hak keuangan dan akomodasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala dan/ atau Wakil Kepala sehabis menerima persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
(3) Pengangkatan Sekretaris Utama dan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sehabis melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Staf Khusus Dewan Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengarah.
Pasal 46
(1) Masa kiprah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala berlaku untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan sanggup diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
(2) Untuk pertama kali, Dewan Pengarah dan Kepala yang telah diangkat menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila tetap melanjutkan tugasnya hingga dengan terhitung 5 (lima) tahun semenjak pengangkatan.
Pasal 47
Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah sanggup berasal dari pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri sipil.
Pasal 48
Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai di lingkungan BPIP diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
Pasal49
(1) Pegawai negen sipil yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya se bagai pegawai di lingkungan BPIP, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai deretan yang tersedia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai di lingkungan BPIP diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensrun dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 50
Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi di lingkungan BPIP diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Utama sehabis menerima persetujuan dari Ketua Dewan Pen garah dan dilaksanakan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 51
(1) Sekretaris Utama merupakan jabatan pimpman tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
(2) Kepala Biro, Direktur, dan Kepala Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II .a.
(3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan jabatan eksekutif atau jabatan struktural eselon III.a.
(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
BAB VI HAK KEUANGAN DAN FASILITAS
Pasal 52
(1) Dewan Pengarah diberikan hak keuangan dan akomodasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala diberikan hak keuangan dan akomodasi lainnya setingkat menteri.
(3) Wakil Kepala diberikan hak keuangan dan akomodasi lainnya setingkat wakil menteri.
(4) Deputi diberikan hak keuangan dan akomodasi lainnya setingkat jabatan pimpman tinggi madya atau jabatan eselon I.a.
(5) Staf Khusus Dewan Pengarah diberikan hak keuangan dan akomodasi lainnya setingkat jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan eselon I. b.
Pasal 53
Dewan Pakar dan kelompok hebat diberikan hak keuangan dan akomodasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 54
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan akomodasi lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB VII TATA KERJA
Pasal 55
(1) Setiap tawaran rekomendasi kebijakan wajib terlebih dahulu dibahas bersama Dewan Pengarah.
(2) Setiap rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Presiden wajib menerima persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
Pasal 56
Kepala dan/ atau Wakil Kepala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Pasal 57
(1) Wakil Kepala dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan kode Ketua Dewan Pengarah.
(2) Hasil pelaksanaan kiprah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah.
Pasal 58
(1) Sekretaris Utama dan Deputi sanggup diberikan kiprah lain sesuai kode Ketua Dewan Pengarah melalui Kepala.
(2) Hasil pelaksanaan kiprah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah.
Pasal 59
(1) Pelaksana sanggup melibatkan kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam rapat pembahasan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila (2) Selain melibatkan kemen terian / lem baga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana melaksanakan kordinasi dengan lembaga tinggi negara untuk kegiatan pem binaan ideologi Pancasila.
Pasal 60
Kepala dan/atau Wakil Kepala mewakili BPIP untuk mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh lembaga tinggi negara.
BAB VIII PENDANAAN
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan akomodasi lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB VII TATA KERJA
Pasal 55
(1) Setiap tawaran rekomendasi kebijakan wajib terlebih dahulu dibahas bersama Dewan Pengarah.
(2) Setiap rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Presiden wajib menerima persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
Pasal 56
Kepala dan/ atau Wakil Kepala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Pasal 57
(1) Wakil Kepala dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan kode Ketua Dewan Pengarah.
(2) Hasil pelaksanaan kiprah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah.
Pasal 58
(1) Sekretaris Utama dan Deputi sanggup diberikan kiprah lain sesuai kode Ketua Dewan Pengarah melalui Kepala.
(2) Hasil pelaksanaan kiprah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah.
Pasal 59
(1) Pelaksana sanggup melibatkan kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam rapat pembahasan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila (2) Selain melibatkan kemen terian / lem baga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana melaksanakan kordinasi dengan lembaga tinggi negara untuk kegiatan pem binaan ideologi Pancasila.
Pasal 60
Kepala dan/atau Wakil Kepala mewakili BPIP untuk mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh lembaga tinggi negara.
BAB VIII PENDANAAN
Pasal 61
Pendanaan yang diharapkan untuk penyelenggaraan kiprah dan fungsi BPIP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran BPIP.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pendanaan yang diharapkan untuk penyelenggaraan kiprah dan fungsi BPIP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran BPIP.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62
(1) Dewan Pengarah dan Kepala yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya hingga berakhirnya masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
(2) Deputi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang diangkat menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila tetap melaksanakan kiprah hingga dengan diangkat Deputi gres menurut Peraturan Presiden ini.
(3) Sekretariat Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibuat menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 wacana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila tetap melaksanakan kiprah hingga dengan terbentuknya Sekretariat Utama menurut Peraturan Presiden ini.
Pasal 63
(1) Pada dikala mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dan aset serta dokumen pada Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dialihkan kepada BPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh men teri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bi dang aparatur negara dan melibatkan unsur dari Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet.
(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam j angka waktu paling usang 1 (satu) tahun semenjak ditetapkannya Peraturan Presiden ini.
BABX KETENTUAN PENUTUP
(1) Dewan Pengarah dan Kepala yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya hingga berakhirnya masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
(2) Deputi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang diangkat menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila tetap melaksanakan kiprah hingga dengan diangkat Deputi gres menurut Peraturan Presiden ini.
(3) Sekretariat Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibuat menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 wacana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila tetap melaksanakan kiprah hingga dengan terbentuknya Sekretariat Utama menurut Peraturan Presiden ini.
Pasal 63
(1) Pada dikala mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dan aset serta dokumen pada Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dialihkan kepada BPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh men teri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bi dang aparatur negara dan melibatkan unsur dari Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet.
(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam j angka waktu paling usang 1 (satu) tahun semenjak ditetapkannya Peraturan Presiden ini.
BABX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64
Pada dikala Peraturan Presiden mi mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 65
Peraturan Presiden iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden mi dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pada dikala Peraturan Presiden mi mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 65
Peraturan Presiden iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden mi dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
JOKO WIDODO
Download Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Download File:
Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).pdf
Demikian yang sanggup kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Semoga sanggup bermanfaat.
Posting Komentar untuk "Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Perihal Tubuh Pelatihan Ideologi Pancasila (Bpip)"