Mendikbud Didesak Hapus Un
Koalisi Pendidikan mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menghapus pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Desakan ini dilatarbelakangi temuan kebocoran soal oleh divisi mobitoring pelayanan publik Indonesia Corruption Watch ((MPP-ICW) dan Koalisi Pendidikan di Sekolah Menengah kejuruan Widuri Jakarta.
"Saatnya UN dihapuskan. Karena penerapan ujian nasional memicu murid, kepala sekolah, dan guru berlaku curang," kata Lody Paat, praktisi pendidikan yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan di kantor ICW, Jakarta Selatan, Jumat (24/5).
Menurutnya, ujian nasional bagi sebagian sekolah mempunyai tingkat kesulitan jauh lebih tinggi dari kemampuan mereka. Di lain pihak, sekolah dan murid harus lulus UN. Jika tidak lulus, maka nama daerah, nama sekolah, dan murid akan rusak di mata masyarakat.
"Publik juga akan mempertanyakan anggaran pendidikan jikalau hal ini yang memicu kecurangan masal, terstruktur, dan sistemik. Buktinya ibarat yang terjadi pada Sekolah Menengah kejuruan Widuri pada UN tahun 2013," kata Lody Paat.
Ditegaskannya lagi, bukti kecurangan sistemik UN yaitu adanya kunci balasan yang dibentuk dengan rapi untuk 20 tipe soal. Ini juga bukti perubahan jumlah variasi soal dari lima jenis menjadi dua puluh jenis juga tidak menghilangkan kecurangan UN.
Posting Komentar untuk "Mendikbud Didesak Hapus Un"