Pendidikan Menengah Universal (Pmu)

Berikut ini ialah berkas terkait dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU).

Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU)

Menurut Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU), Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disebut PMU ialah kegiatan pendidikan yang menunjukkan layananseluas-luasnyakepada seluruhwarga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu.

Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU)

Berikut ini kutipan keterangan lengkap dari isi Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU):

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pendidikan warga negara Republik Indonesia dan memperkuat daya saing bangsa, Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk melaksanakan Pendidikan Menengah Universal;

b. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud pada abjad a, perlu memutuskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan wacana Pendidikan Menengah Universal;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. PeraturanPresidenNomor 47 Tahun 2009 wacana Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 wacana Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 wacana Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 wacana Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disebut PMU ialah kegiatan pendidikan yang menunjukkan layananseluas-luasnyakepada seluruhwarga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu.
2. Pendidikan Menengah ialah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
3. Pendidik ialah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
4. Tenaga kependidikan ialah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Pendidikan formal ialah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Pendidikan nonformal ialah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang sanggup dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Pemerintah ialah Pemerintah pusat.
8. Pemerintah tempat ialah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
9. Menteri ialah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

(1) Penyelenggaraan PMU bertujuan untuk menunjukkan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. 

(2) Sasaran penyelenggaraan PMU ialah setiap warga negara Indonesia usia 16 (enam belas) tahun hingga dengan 18 (delapan belas) tahun yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan mempercepat pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97 % (sembilan puluh tujuh persen)pada tahun 2020.

(3) Ruang lingkup penyelenggaran PMU mencakup jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan menengah.

BAB III

KETERSEDIAAN

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan PMU pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Menengah Atas(SMA), Madrasah Aliyah(MA), Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

(2) Penyelenggaraan PMU pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui kegiatan Paket C atau bentuk satuan pendidikan nonformal lain yang sederajat.

Pasal 4

(1) PMU diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya menyediakan lahan, sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan satuan pendidikan gres pelaksana kegiatan PMU.

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya menyediakan dan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan menurut kebutuhan satuan pendidikan menengah pelaksana kegiatan PMU.

(4) Biaya operasional untuk setiap satuan pendidikan menengah disediakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya.

(5) Pemerintah dan pemerintah tempat sesuai kewenangannya menjamin tersedianya satu satuan pendidikan menengah di setiap wilayah kecamatan di Indonesia.

BAB IV

KETERJANGKAUAN

Pasal 5

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya memfasilitasi warga negara usia 16 (enam belas) tahun hingga dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mengikuti pendidikan menengah. 

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memperhatikan layanan bagi warga negara usia 16 (enam belas) tahun hingga dengan 18 (delapan belas) tahun tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu,daridaerah perbatasan, tempat tertinggal, tempat terluar dan dari tempat terpencil untuk mengikuti pendidikan menengah.

(3) Pemerintah dan pemerintah tempat sesuai kewenangannya menyediakan kemudahan dalam menghadapi kendala dari segikultur, ekonomi, geografi, seleksi, informasi, dan keterbatasan waktu bagi warga negara yang akan mengikuti pendidikan menengah.

BAB V

KUALITAS

Pasal 6

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya menyelenggarakan pendidikan menengah dengan mengutamakan kualitas layanan pembelajaran dan kualitas keluaran PMU.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah,danmasyarakatsesuaikewenangannya mendorong pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan penemuan pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas peserta didik.

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung proses berguru mengajar yang bermutu.

(4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan training bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

(5) Pemerintah dan pemerintah tempat sesuai kewenangannya mengkaji dan membuatkan kurikulum pendidikan menengah untuk meningkatkan kompetensi lulusan sekolah menengah.

BAB VI

KEPASTIAN

Pasal 7

(1) Pemerintahdan pemerintah tempat sesuai kewenangannya memutuskan system penerimaan siswa gres yang adil dan transparan dan menjamin setiap lulusan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sanggup melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

(2) Pemerintah menyediakan sistem pendataan pendidikan menengah yang terpadu untuk mengelola dan menyiapkan data pendidikan menengah yang cepat, sempurna waktu, akurat, dan akuntabel. 

(3) Setiap satuan pendidikan menengah menginput data satuan pendidikannya minimal satu kali dalam satu semester dan dikirimkan ke sistem pendataan on-line yang telah di sediakan Pemerintah.

(4) Pemerintah dan pemerintah tempat sesuai kewenangannya melaksanakan verifikasi data satuan pendidikan serta memakai data pendidikan menengah sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pendidikan menengah.

(5) Pemerintah dan pemerintah tempat menjamin semoga setiap warganegara yang berusia 16 (enam belas) tahun hingga dengan 18 (delapan belas) tahun tahun sanggup mengikuti pendidikan menengah.

(6) Setiap warga negara Indonesia yang mempunyai anak yang telah lulus SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat bertanggung jawab dan memfasilitasi anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.

BAB VII

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 8

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya menyediakan sumber daya yang diharapkan untuk terlaksananya penjaminan mutu pendidikan menengah.

(2) Pemerintah dan pemerintah tempat melaksanakan penjaminan mutu PMU. (3) Penjaminan mutu PMU mengacu kepada:

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM);

b. Standar Nasional Pendidikan(SNP).

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 9

(1) Pendanaan PMU mencakup biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.

(2) Pendanaan penyelenggaraan PMU merupakan tanggungjawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(3) Sumber dana penyelenggaraan PMU bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD), masyarakat dan/atausumber lain yang sah. 

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Evaluasi penyelenggaraan kegiatan PMU dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah tempat sesuai dengan kewenangannya.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian masukan, proses, dan keluaran.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

Pasal 11

(1) Satuan pendidikan menengah termasuk satuan pendidikan kerjasama melaporkan kegiatannya melalui sistem pelaporan terpadu yang diselenggarakan oleh menteri.

(2) Pemerintah tempat sesuai kewenangannya merekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan PMU dan melaporkan kepada Pemerintah.

(3) Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk menciptakan laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan PMU di daerahnya kepada Gubernur.

(4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menciptakan laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan PMU dan rekapitulasi laporan bupati/walikota di daerahnya kepada Menteri.

(5) Kementerian Agama dan Kementerian lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan menengah memberikan laporan penyelenggaraan kegiatan PMU kepada Menteri.

(6) Menteri melaksanakan penilaian kinerja PMU 1 (satu) kali setahun sebagai dasar untuk tindak lanjut perbaikan penyelenggaraan PMU pada tahun berikutnya.

BAB X

PEMBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 12

(1) Pemerintah dan pemerintah tempat sesuai kewenangannya memetakan kebutuhan pelaksanaan PMU.

(2) Pemerintah dan pemerintah tempat sesuai kewenangannya menyusun rencana strategis pelaksanaan PMU.

(3) Pelaksanaan PMU pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. 

BAB XI

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 871

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD. Muslikh, S.H

NIP 195809151985031001

Download Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU)

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU) ini silahkan lihat di bawah ini:

Download File:

Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU).pdf

Download berkas-berkas lain yang berafiliasi dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU):

• Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) dalam Konsep Inovasi Pendidikan oleh Lili Marliyah.pdf
• Buku Peta Jalan Pendidikan 12 Tahun.pdf
• Pendidikan Menengah Universal (PMU) 12 Tahun - Kemdikbud.pdf
• Contoh Skripsi Mengenai Analisis Peran Program Pendidikan Menengah Universal (PMU).pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU) dan berkas lainnya yang berafiliasi dengan PMU. Semoga bisa bermanfaat.

Berbagi :