Juknis Bos Kemenag Tahun 2018 Madrasah Mi Mts Ma

Berikut ini yakni berkas Juknis BOS Madrasah Tahun 2018 MI MTs MA. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor  451 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018. Download file format PDF.

Juknis BOS Kemenag Tahun 2018 Madrasah MI MTs MA

Petunjuk Teknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Madrasah Tahun Anggaran 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018:

BOS yakni kegiatan pemerintah yang intinya yakni untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana kegiatan wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia yakni biaya untuk materi atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak pribadi berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan personalia yang diperbolehkan didanai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh didanai dari dana BOS dibahas pada bab penggunaan dana BOS.

Secara umum kegiatan BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu.

Secara khusus kegiatan BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta.
2. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri.
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.

Sasaran kegiatan BOS yakni semua Madrasah Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah mempunyai izin operasional.

Siswa madrasah akseptor BOS yakni forum madrasah yang menyelenggarakan kegiatan mencar ilmu mengajar pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD, SMP, atau SMA. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada sore hari, sanggup menjadi sasaran kegiatan BOS sehabis dilakukan verifikasi oleh Seksi Madrasah/TOS Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah, dihitung menurut jumlah siswa dengan ketentuan:

• Madrasah Ibtidaiyah : Rp. 800.000,-/siswa/tahun
• Madrasah Tsanawiyah : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun
• Madrasah Aliyah : Rp. 1.400.000,-/siswa/tahun

Pada Tahun Anggaran 2018, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari hingga Desember 2018, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2017/2018 dan semester 1 tahun pelajaran 2018/2019.

Penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dilakukan dua tahap (setiap semester), menurut pengajuan RKAM dari madrasah swasta. Sedangkan untuk madrasah negeri, pencairan dana BOS dilakukan pribadi oleh satker Madrasah. Namun untuk MIN yang anggarannya terletak pada DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota pencairannya dilakukan oleh Satker Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Madrasah Penerima BOS:

1. Semua madrasah negeri dan madrasah swasta yang telah mendapatkan izin operasional sanggup mendapatkan kegiatan BOS; bagi madrasah yang menolak BOS harus diputuskan melalui persetujuan orang renta siswa melalui Komite Madrasah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di madrasah tersebut;
2. Semua madrasah negeri tidak boleh melaksanakan pungutan kepada orang tua/wali siswa;
3. Untuk madrasah swasta, yang mendapatkan derma pemerintah dan/atau pemerintah kawasan pada tahun pedoman berjalan, sanggup memungut biaya pendidikan yang dipakai hanya untuk memenuhi kekurangan biaya operasional;
4. Seluruh madrasah yang mendapatkan kegiatan BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
5. Madrasah melalui komite madrasah sanggup mendapatkan sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang bisa untuk memenuhi kekurangan biaya yang dibutuhkan oleh madrasah. Sumbangan sanggup berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya;
6. Kanwil Kementerian Agama harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh madrasah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
7. Kanwil Kementerian Agama sanggup membatalkan sumbangan/pungutan yang dilakukan oleh madrasah apabila madrasah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat. 

Download Juknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Madrasah Tahun Anggaran 2018

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Juknis BOS Kemenag Madrasah Tahun 2018

Download File:

Petunjuk Teknis BOS Madrasah Nomor 451 Tahun 2018.pdf

Lampiran - Petunjuk Teknis BOS Madrasah Nomor 451 Tahun 2018 (Format Formulir BOS Madrasah dan Kelengkapan Administrasi Lainnya).docx

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018. Semoga bisa bermanfaat.

Berbagi :