Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Beranda / Buku / Download / Guru / Kemdikbud / PDF / PKB / PKG / PNS

Buku-Buku Fatwa Terkait Kenaikan Pangkat Guru Pkb Ppgp Pkg Pak

Oleh kuah tampan Posting Komentar
Berikut ini ialah berkas Buku-Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK. Berkas-berkas ini diantaranya adalah Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP), Buku 2 Pedoman PK Guru, Buku 3 Permenpan RB No 16 Tahun 2009 perihal Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar, Buku 5 Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP), Contoh SKP SMA, Dasar Pemahaman PKG, Etika Profesi Keguruan, Juknis Jafung Guru - AK No 35 Tahun 2010, Penilaian Kinerja Guru, Penyesuaian Jabfung Guru No 38 Th 2010, Peraturan Bersama 03 dan 14 tahun 2010, Peraturan Bersama Mendiknas dan BKN Tentang Juklak Jabfung Guru dan Angka Kreditnya, Permendikbud No 4 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Angka Kredit Guru PNS dan Guru Bukan PNS, Permendiknas No 16 Tahun 2007 perihal Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Permendiknas Nomor 38 Tahun 2010, Permenpan No 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit, Sosialisasi PK Guru dan PKB Tahun 2011 dan lain-lain.

Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK Buku-Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK
Buku-Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK

Buku-Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi salah satu buku dari berkas Buku-Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK yaitu Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajar (PPGP):

Profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 perihal Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru merupakan tenaga profesional yang memiliki fungsi, peran, dan kedudukan sangat penting dalam mencapai Visi Kemdikbud 2025 yaitu Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif.

Guru yang profesional wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Buku ini disajikan untuk menunjukkan gosip perihal pengembangan profesi guru pembelajar dan merupakan salah satu buku dari seri Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru.

Latar Belakang
Guru ialah bab integral dari organisasi pembelajar di sekolah. Sebuah organisasi, termasuk organisasi pembelajar di sekolah perlu dikembangkan biar bisa menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang merupakan ciri kehidupan modern. Salah satu abjad utama organisasi pembelajar ialah senantiasa mencermati perubahan internal dan eksternal yang diikuti dengan upaya adaptasi diri dalam rangka mempertahankan eksistensinya.

Syarat mutlak terciptanya organisasi pembelajar ialah terwujudnya masyarakat pembelajar di badan organisasi tersebut. Hal ini gampang dipahami, mengingat kinerja suatu organisasi ialah merupakan produk kinerja kolektif semua unsur di dalamnya, termasuk manusia. Dalam konteks sekolah, guru secara individu maupun secara gotong royong dengan masyarakat seprofesinya harus menjadi bab dari organisasi pembelajar melalui keterlibatannya secara sadar dan sukarela serta terus menerus dalam banyak sekali kegiatan berguru guna menyebarkan profesionalismenya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 perihal Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 perihal Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perihal Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 perihal Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) mengamanatkan guru sebagai tenaga profesional yang wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesionalisme guru pembelajar (PPGP).

Pelaksanaan kegiatan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pembelajar (PPGP) diperlukan sanggup meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masa depan yang berkaitan dengan profesinya sebagai guru.

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pembelajar (PPGP) dilaksanakan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil uji kompetensi guru dan penilaian kinerja guru serta didukung dengan hasil penilaian diri. Apabila profil guru masih berada di bawah standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, maka guru diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pemenuhan standar kompetensi yang dipersyaratkan. Sementara itu, guru yang profilnya telah mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pembelajar (PPGP) diarahkan kepada pengembangan kompetensi lebih lanjut supaya sanggup menunjukkan pelayanan pendidikan yang berkualitas serta dalam rangka pengembangan karirnya.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 perihal Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, diperlukan sanggup membuat guru profesional, bisa menumbuhkembangkan minat dan talenta penerima didik sesuai dengan bidangnya dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Guru sebagai pembelajar kurun 21 harus bisa mengikuti perkembangan ilmu dalam bidangnya dan sanggup menunjukkan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar kompetensi yang harus dimiliki penerima didik.

Perencanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP) dilaksanakan setiap tahun menurut dari profil guru. Hal ini sejalan dengan kebijakan guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 perihal Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2013 perihal Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Di dalam SKP ini memuat kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pembelajar (PPGP) yang harus dilakukan guru untuk tahun yang berjalan.

Pelaksanaan kiprah utama guru dimaksud ialah merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi, mendidik, membimbing, dan melaksanakan kiprah tambahan, serta melaksanakan pengembangan keprofesian.

Pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pembelajar (PPGP) menjadi bab dari kiprah guru yang harus dicantumkan dalam komponen SKP.

Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 perihal Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 perihal Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 perihal Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 perihal Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 perihal Guru;
  7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 perihal Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 perihal Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 perihal Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
  10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 perihal Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 perihal Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 perihal Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 perihal Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 perihal Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 perihal Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
  15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 perihal Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan
Buku pedoman pengelolaan pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP) ini bertujuan untuk:
  1. memberikan pemahaman perihal konsep dasar pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP) kepada semua pihak yang terkait dalam pengelolaan pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP);
  2. menjadi dasar dalam pengelolaan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pembelajar (PPGP) di sekolah, KKG, MGMP, MGBK, KKKS, dan MKKS.

Sasaran
Buku Pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung Pengelolaan Pengembangan Profesi Bagi Guru Pembelajar PPGP ini ditujukan bagi:
  1. Guru;
  2. Kepala Sekolah;
  3. Pengawas Sekolah;
  4. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
  5. Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru; dan
  6. Pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP). 

Pengertian
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Bagi Guru Pembelajar (PPGP) ialah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Dengan demikian, guru sanggup memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diperlukan bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap penerima didik.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP) meliputi kegiatan perencanaan yang diawali dari hasil penilaian diri, Uji kompetensi guru (UKG), dan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) oleh Kepala Sekolah dan/atau tim penilai sekolah pada pelaksanaan pembelajaran di kelas dan kiprah lainnya . Penilaian Kinerja Guru yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan, sebagaimana digambarkan pada diagram berikut ini (diadopsi dari Center for Continuous Professional Development (CPD). University of Cincinnati Academic Health Center. (http://webcentral.uc.edu/- cpd_online2). Melalui siklus evaluasi, refleksi pengalaman belajar, perencanaan dan implementasi kegiatan PPGP, guru diperlukan bisa meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian untuk pelaksanaan pembelajaran yang berdampak pada pengembangan kariernya.

Kegiatan penilaian diri, uji kompetensi, Penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pembelajar (PPGP) yang merupakan kegiatan yang tidak sanggup dipisahkan satu dengan yang lainnya, mulai seorang guru dinyatakan sebagai guru profesional dengan kepemilikan akta serta melaksanakan profesinya sebagai guru.

Kompetensi Guru yang Dikembangkan Melalui Pengembangan Profesi Bagi Guru Pembelajar (PPGP) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 16 Tahun 2007 perihal Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang kemudian oleh BSNP diringkas menjadi Kerangka Indikator yang dipakai sebagai contoh dalam Pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Kerangka indikator tersebut yaitu: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Kompetensi guru meliputi kompetensi guru kelas/mata pelajaran dan guru Bimbingan Konseling (BK).

Pengembangan profesi guru diarahkan untuk pemenuhan standar kompetensi guru sebagaimana ditentukan dalam ketentuan permendiknas dimaksud.

Kompetensi guru kelas/mata pelajaran dimaksud ialah sebagai berikut:

Aspek Kompetensi
Pedagogik
  1. Menguasai karakteristik penerima didik.
  2. Menguasasi teori berguru dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
  3. Pengembangan kurikulum.
  4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik.
  5. Pengembangan potensi penerima didik.
  6. Komunikasi dengan penerima didik.
  7. Penilaian dan evaluasi.

Kepribadian
  1. Bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional.
  2. Menunjukkan eksklusif yang cukup umur dan teladan.
  3. Etos Kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa besar hati menjadi guru.

Sosial
  1. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif.
  2. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, penerima didik, dan masyarakat.

Profesional
  1. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
  2. Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif.

Kompetensi guru Bimbingan Konseling (BK):
Aspek Kompetensi
Pedagogik
  1. Menguasai teori dan praksis pendidikan.
  2. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta sikap konseli.
  3. Menguasai esensi layanan BK dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.

Kepribadian
  1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, individualitas dan kebebasan memilih.
  3. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.
  4. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.

Sosial
  1. Mengimplementasikan kerja sama internal di daerah bekerja.
  2. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi BK.
  3. Mengimplementasi kerja sama antarprofesi.

Profesional
  1. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan persoalan konseli.
  2. Menguasai kerangka teoritik dan praksis BK.
  3. Merancang kegiatan BK.
  4. Mengimplementasikan kegiatan BK yang komprehensif.
  5. Menilai proses dan hasil kegiatan BK.
  6. Memiliki kesadaran dan akad terhadap budbahasa professional.
  7. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam BK.

Tujuan
Tujuan umum pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP) ialah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Secara khusus tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP) ialah sebagai berikut.
  1. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
  2. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran penerima didik.
  3. Meningkatkan akad guru dalam melaksanakan kiprah pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
  4. Menumbuhkan rasa cinta dan besar hati sebagai penyandang profesi guru.
  5. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat.
  6. Menunjang pengembangan karir guru. 

Manfaat
Manfaat pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP) yang terstruktur, sistematis dan memenuhi kebutuhan peningkatan keprofesian guru ialah sebagai berikut.
  1. Bagi Peserta Didik; Peserta didik memperoleh jaminan pelayanan dan pengalaman berguru yang efektif.
  2. Bagi Guru; Guru sanggup memenuhi standar dan menyebarkan kompetensinya, sehingga bisa menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam memenuhi kebutuhan berguru penerima didik untuk menghadapi kehidupannya di masa datang.
  3. Bagi Sekolah/Madrasah; Sekolah/Madrasah bisa menunjukkan layanan pendidikan yang berkualitas kepada penerima didik.
  4. Bagi Orang Tua/Masyarakat; Orang tua/masyarakat memperoleh jaminan bahwa anak mereka mendapat layanan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman berguru yang efektif.
  5. Bagi Pemerintah; Memberikan jaminan kepada masyarakat perihal layanan pendidikan yang berkualitas dan profesional. 

Sasaran
Sasaran kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar (PPGP) ialah semua guru pada satuan pendidikan yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan/atau kementerian lain, serta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

    Download Buku-Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku-Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK ini silahkan lihat preview salah satu buku dan unduh berkas lainnya pada link di bawah ini:

    Silabus RPP IPA Sekolah Menengah Pertama MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX



    Download File:


     Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Buku-Buku Pedoman Terkait Kenaikan Pangkat Guru PKB PPGP PKG PAK. Semoga bisa bermanfaat.

    Posting Komentar untuk "Buku-Buku Fatwa Terkait Kenaikan Pangkat Guru Pkb Ppgp Pkg Pak"